Menteri ESDM Bahas Kriteria Penerima BBM Subsidi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan kembali revisi Peraturan Presiden (Perpres) No
Menteri ESDM Bahas Kriteria Penerima BBM Subsidi
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan kembali revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 tahun 2014 yang mengatur mengenai Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan bahwa pemerintah berencana untuk menetapkan kriteria konsumen yang berhak menggunakan BBM bersubsidi, khususnya Pertalite (RON 90) dan Solar subsidi, dalam revisi Perpres tersebut.
“Tujuannya adalah agar alokasi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran,” kata Menteri ESDM dilansir dari CNBC pada Jumat (8/3/2024).
Arifin menjelaskan bahwa hal ini penting agar tidak ada pemborosan dalam penggunaan BBM subsidi. Revisi Perpres 191/2014 tersebut diharapkan dapat diselesaikan dan diimplementasikan pada tahun 2024 ini.
Dalam Perpres No.191/2014, belum terdapat kategori penerima yang jelas mengenai BBM bersubsidi atau Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite (RON 90). Oleh karena itu, hingga saat ini, siapa pun masih bisa mendapatkan BBM bersubsidi tersebut secara bebas.
Mengatur siapa yang berhak menerima BBM bersubsidi, khususnya Pertalite (RON 90), akan menjadi fokus revisi Perpres ini.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyatakan bahwa pemerintah akan mengatur konsumen yang berhak menggunakan BBM bersubsidi, termasuk Pertalite, dalam revisi Perpres tersebut.
Erika juga menegaskan bahwa perbaikan kriteria penerima BBM bersubsidi jenis Solar juga akan dilakukan, mengingat aturan sebelumnya masih kurang detail.
Dia menambahkan bahwa untuk BBM jenis Pertalite, pemerintah akan menetapkan lima kategori konsumen yang berhak menggunakan BBM tersebut, antara lain industri kecil, usaha perikanan, usaha pertanian, sektor transportasi, dan pelayanan umum.
Menteri Arifin Tasrif juga menekankan bahwa mobil dengan kapasitas mesin di atas 3.500 cc seharusnya tidak menggunakan BBM bersubsidi Pertalite, karena dapat merusak mesin mobil dan memiliki emisi yang tinggi.
“Pada aturan yang akan direvisi tersebut, penerima BBM bersubsidi akan dimasukkan dalam sistem teknologi informasi Pertamina,” pungkasnya.
(Akb/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSBursa Wapres Pengganti Gibran, Yuddy Chrisnandi Nilai Dasco Paling Layak
hendra·22 menit yang lalu -
NEWS VIDEO264 Penumpang KA Siantar Ekspres Selamat Usai Lokomotif Terbakar di Sinaksak
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKasus Dugaan Makar Memanas, Bareskrim Bakal Periksa Listyo Sigit dan Ahrie Sonta
hendra·1 jam yang lalu -
SUMUTBuruh Sumut Siapkan Aksi 2 Hari: Desak Bobby Nasution Revisi UMP 2027 Jadi Rp3,85 Juta
M Aribowo·1 jam yang lalu -
NEWSCegah Jerat Pidana Dana Desa, Kejari dan Pemkab Nias Selatan Bekali Ratusan Kades
hendra·1 jam yang lalu -
EKONOMISoroti Kenaikan BI-Rate, Hanif Dhakiri Ingatkan Stabilitas Rupiah Jangan Tekan Daya Beli Masyarakat
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
NASIONALBiaya Pakan Tembus 85 Persen Biaya Produksi, Komisi IV DPR Dorong Subsidi untuk Peternak Rakyat
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
-
POLITIKDilaporkan ICW ke MKD Terkait UU Perampasan Aset, Habiburokhman: Kurang Terbuka Apa Lagi?
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINAL11 Tersangka Perdagangan Orang di Kaltim Dijerat Pasal Berlapis, Terancam 15 Tahun Penjara
Rozie Winata·4 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
