Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Menjelang bulan Ramadan, Komisi IV DPR mengingatkan negara agar tidak kembali “kecolongan” dalam urusan pangan. Bulog diminta tidak sekadar melapor stok, tetapi benar-benar turun tangan mengendalikan harga sembilan komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Komoditas tersebut meliputi beras, gula, telur, daging, minyak goreng, garam, dan terigu—komoditas klasik yang hampir selalu melonjak setiap momen Hari Besar Keagamaan (HBK), termasuk Ramadan.
“Daya beli rakyat belum sepenuhnya pulih. Negara tidak boleh hanya jadi penonton. Negara harus hadir, memastikan stok dan harga pangan betul-betul dalam kendali negara,” tegas Anggota Komisi IV DPR Riyono, Selasa (10/2/2026).
Baca Juga : Kolaborasi 5 Masjid Santuni 108 Anak Yatim di Bulan Suci Ramadan
Riyono mengingatkan, Ramadan kerap menjadi “musim panen” bagi oknum yang memanfaatkan lemahnya pengawasan negara. Menurutnya, tanpa intervensi serius, rakyat kembali menjadi korban permainan harga yang berulang setiap tahun.
“Jangan lengah. Ramadan sering dijadikan momen oleh oknum untuk mencari keuntungan tanpa batas. Ini pola lama yang terus berulang karena pengawasan longgar,” kata politikus PKS ini.
Sebelumnya, Bulog melaporkan stok beras nasional hingga awal Februari 2026 masih berada di angka 3,2 juta ton. Namun, kondisi berbeda terjadi pada minyak goreng, yang baru terealisasi 20 persen dari target produksi nasional 700 ribu ton. Riyono menilai data ini seharusnya menjadi alarm keras, bukan sekadar bahan presentasi.
Baca Juga : Beralih Menu Jualan, Pedagang Serapan Manfaatkan Bulan Ramadan Jual Takjil
“Stok yang tidak ideal, distribusi yang timpang, dan harga yang tak terkendali adalah kombinasi berbahaya menjelang Ramadan. Ini harus jadi perhatian serius sampai H-1 Ramadan,” ujar legislator dapil Jateng ini.
Ia menegaskan bahwa persoalan pangan tidak berhenti pada ketersediaan stok, melainkan juga distribusi dan pengendalian harga, terutama di daerah minus pangan. Tanpa pembenahan rantai distribusi, lonjakan harga tinggal menunggu waktu.
“Pasar modern dan pasar tradisional harus sama-sama dikawal. Daerah yang defisit pangan harus jadi prioritas, bukan justru dibiarkan jadi ladang spekulasi,” tambahnya.
Baca Juga : DPR: Kepentingan Strategis Nasional Tak Boleh Dijadikan Tameng untuk Korbankan Hutan
Lebih jauh, Riyono menyentil peran negara dinilainya kerap melemah di hadapan kepentingan pasar dan korporasi. Ia menegaskan pangan adalah sektor strategis yang wajib dikuasai negara, bukan diserahkan pada mekanisme pasar yang kerap tidak berpihak pada rakyat.
“Pangan tidak boleh dikendalikan oleh oknum, apalagi produk impor. Satgas pangan harus mengawal ketat. Negara jangan sampai malah ikut mencari untung dari penderitaan rakyat,” tegasnya.
Menurut Riyono, jika negara kalah oleh korporasi dalam urusan pangan, maka negara telah mereduksi dirinya sendiri menjadi sekadar bagian dari rantai pasok—bukan pengendali kebijakan.
Baca Juga : DPR Dorong Perum Bulog Jadi Badan Mandiri Demi Stabilitas Harga Pangan
Sebagai langkah konkret, Komisi IV DPR menekankan tiga kunci stabilitas harga pangan: pertama, Bulog wajib memastikan stok aman dan merata di setiap pulau besar; kedua, Satgas Pangan harus melakukan patroli harga harian di pusat-pusat pasar tradisional utama; ketiga, pemerintah harus memberi sanksi tegas terhadap pelanggaran harga di atas HET.
“Bulog harus benar-benar hadir di tengah pasar rakyat, bukan hanya di laporan. Tutup celah pelanggaran, kendalikan harga secara presisi. Jangan biarkan rakyat kembali menanggung beban akibat kelengahan negara,” pungkas Riyono.
(LS/Nusantaraterkini.co).
