Masyarakat Lebih Mudah Lapor Damkar Dibanding Polisi, Komisi III DPR Desak Polri Berbenah Total

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Fenomena masyarakat yang belakangan ini lebih memilih menghubungi petugas pemadam kebakaran (Damkar) dibandingkan melapor kepada pihak kepolisian saat menghadapi berbagai persoalan mendapat respon dari Komisi III DPR Abdullah. 

Menurut Abdullah, kondisi ini merupakan alarm penting yang harus dijadikan evaluasi menyeluruh bagi Polri.

Untuk itu, legislator asal Dapil Jawa Tengah VI itu mendesak polisi terus berbenah. Abdullah menjelaskan, kepercayaan publik tidak akan menurun tanpa sebab.

Salah satu faktor utama, menurutnya, adalah banyaknya laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti secara cepat dan tuntas oleh aparat kepolisian.

Baca Juga : Kinerja Kalah Cepat, Wakapolri Ungkap Masyarakat Lebih Mudah Lapor Damkar Ketimbang Kantor Polisi

“Ketika masyarakat merasa laporannya diabaikan atau prosesnya berbelit, mereka akan mencari institusi lain yang dianggap lebih responsif. Fakta bahwa Damkar menjadi pilihan pertama untuk berbagai masalah yang sebenarnya berada dalam ranah kepolisian menunjukkan ada yang tidak beres dan perlu dibenahi,” tegasnya, Selasa (25/11/2025). 

Ia juga menilai, meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Damkar bukan hanya karena profesionalitas lembaga tersebut, tetapi juga karena enggannya masyarakat berurusan dengan polisi akibat pengalaman buruk sebelumnya.

“Masyarakat akhirnya enggan lapor polisi. Mereka lebih memilih lapor Damkar karena merasa lebih cepat ditangani. Ini harus menjadi introspeksi bagi Polri,” sambung legislator dapil Jateng III ini.

Baca Juga : Penjelasan Damkar Medan Terkait Kebakaran Hebat di Karang Berombak

Abdullah mendesak Polri untuk terus berbenah, memperbaiki sistem pelayanan publik, meningkatkan respons terhadap laporan masyarakat, serta memperkuat integritas aparat di lapangan.

Menurutnya, pemulihan kepercayaan publik hanya dapat dilakukan melalui tindakan nyata dan perbaikan berkelanjutan.

“Saya mendorong Polri untuk melakukan pembenahan struktural maupun kultural. Kepercayaan publik adalah modal utama institusi penegak hukum. Ini bukan sekadar kritik, tetapi ajakan untuk memperbaiki diri demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tandasnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)