Massa Aksi Pertanyakan Proses Pengesahan P-APBD Sumsel

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Ratusan massa dari Barisan Perlawanan Rakyat Sumatera Selatan (BPR Sumsel) menggeruduk halaman kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk menggelar aksi demonstrasi bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Rabu (30/9/2026).

Aksi unjuk rasa tersebut dilancarkan sebagai bentuk protes keras terhadap proses pembahasan dan pengesahan anggaran daerah yang dinilai terburu-buru dan dilakukan pada malam hari di tengah sorotan penanganan krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Kami mempertanyakan proses pembahasan anggaran daerah yang dilakukan pada waktu malam hari dan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan pada malam hari,” ujar Kordinator Aksi, Bung Kodol.

Aksi demonstrasi ini secara khusus merespons agenda Rapat Paripurna XLII DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini, yang mengagendakan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumsel terhadap Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026.

Pihak BPR Sumsel menilai jika dokumen KUA dan PPAS memegang peranan krusial dalam penyusunan keuangan daerah, sehingga pihak legislatif wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas publik tanpa terkecuali.

“Karena yang dibahas adalah uang rakyat, maka publik berhak mengetahui prosesnya secara terbuka: kapan pembahasan dilakukan, apa substansi yang dibahas, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan, siapa saja yang hadir, serta apa dasar dan pertimbangan setiap kesepakatan,” tegasnya.

Selain menyoroti waktu pembahasan yang janggal, massa juga mempertanyakan angka defisit anggaran sebesar Rp924 miliar dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Mereka mendesak kejelasan apakah defisit masif tersebut realistis tertutupi dalam rentang waktu tiga bulan melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) atau justru berpotensi menjelma menjadi beban utang baru pada tahun 2027.

Menanggapi berbagai kejanggalan tersebut, massa aksi melayangkan empat tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada pimpinan dan alat kelengkapan dewan:

1. Mempertanyakan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap defisit anggaran Rp924 miliar, apakah akan tertutupi dalam waktu 3 bulan dengan menaikkan pendapatan asli daerah, sehingga terkesan adanya pendapatan semu, atau akan menjadi utang baru di tahun 2027, serta ada kepentingan siapa di balik semua itu.

2. Meminta Ketua Komisi 2 dan 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk klarifikasi terhadap rapat komisi tidak kuorum yang tidak memenuhi dari 50+1 ataupun 2/3 dari jumlah anggota komisi. Terkesan rapat dipaksakan tanpa dibahas dalam 1 hari.

3. Meminta Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk menjelaskan kepada publik alasan rapat pembahasan anggaran dilakukan malam hari dan disahkan malam hari, seperti sistem kebut semalam (SKS) dan terkesan ugal-ugalan.

4. Menuntut agar tidak ada keputusan terkait uang rakyat yang berlangsung tanpa transparansi dan akuntabilitas.

5. Pernyataan sikap dan seluruh tuntutan tersebut secara resmi ditandatangani oleh Bung Kodol dan Bung Farhan selaku Koordinator Aksi, serta Bung Ryamizar dan Bung Fuad selaku Koordinator Lapangan.

Dalam hal ini, Ketua DPRD Sumatera Selatan Andie Dinialdie memberikan tanggapan terkait sorotan mengenai defisit anggaran serta proses pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan hingga malam hari.

Andie menuturkan jika data terkait defisit anggaran yang dipersoalkan dinilai agak kurang. Kendati demikian, ia memastikan seluruh materi tersebut telah dibahas secara mendalam bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Yang pasti segala sesuatu itu sudah di bahas dengan tim TAPD dan itu yang menyebabkan diskusi Panjang dan tim TAPD sudah optimis bahwasanya target target pendapatan akan tercapai. Oleh karena itu, kami DPRD Sumsel berkeyakinan keoptimisan dari TAPD dan Bapenda untuk optimis dalam hal pendapatan daerah. Tidak ada kepentingan siapapun, yang ada kepentingan masyarakat Sumsel,” tuturnya.

Terkait pelaksanaan rapat pembahasan APBD yang berlangsung hingga malam hari, ia menjelaskan jika proses tersebut memang membutuhkan waktu yang cukup panjang serta ketelitian tinggi agar tidak menyalahi aturan yang berlaku.

“Kami pengen cepat-cepat cuma banyak yang kita bahas, kami dari pagi skor zuhur lanjut lagi skor istirahat ashar lanjut skor magrib sampai Isya dan banyak yang perlu kita teliti dan kami tidak mau melanggar aturan, yakinkan kami ini memegang aturan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, penyesuaian waktu pembahasan pada malam hari tersebut telah disesuaikan dengan jadwal agar tidak terjadi keterlambatan yang nantinya justru akan mendatangkan kritik kepada pihak legislatif.

“Yakinlah tidak ada yang kami tutup-tutupi dan yakinlah sepeserpun uang rakyat akan ami awasi untuk kepentingan rakyat,” ucapnya.

Selain itu, menanggapi persoalan terkait penghapusan dokumen pada tahun 2023 dan 2024, Andie memastikan bahwa seluruh langkah yang diambil lembaganya telah dijalankan secara prosedural sesuai dengan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri.

“Menambah pendapatan dan itu dilakukan pihak TAPD dan itu yang membuat diskusi panjang yang di skor sampai dua hingga tiga hari,” pungkasnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)