OJK Cabut Izin 10 BPR Sepanjang 2026, LPS Pastikan Dana Nasabah Tetap Aman ​

Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menghentikan izin usaha sepuluh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) di Indonesia sepanjang periode Januari hingga Juli 2026.

​Langkah penutupan tersebut diambil lantaran sepuluh BPR/BPRS bersangkutan tak kunjung berhasil memperbaiki masalah struktur permodalan serta tata kelola internal hingga batas waktu yang dialokasikan oleh regulator.

​Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan, pencabutan izin ini bukanlah indikasi guncangan sistemik pada sektor perbankan, melainkan bentuk pengawasan tegas demi integritas pasar.

​"Langkah ini penting untuk menjaga integritas sistem perbankan dan melindungi kepentingan konsumen secara luas," tegas Dian, seperti dilansir RMOL, Senin (3/8/2026).

​Daftar 10 BPR/BPRS yang Dicabut Izin Usahanya (Januari–Juli 2026)

​Berikut adalah sepuluh lembaga keuangan mikro yang resmi dicabut izin operasionalnya oleh regulator:

​PT BPR Suliki Gunung Mas (Kab. Lima Puluh Kota, Sumatra Barat) — 7 Januari 2026

​PT BPR Prima Master Bank (Kota Surabaya, Jawa Timur) — 27 Januari 2026

​Perumda BPR Bank Cirebon (Kota Cirebon, Jawa Barat) — 9 Februari 2026

​PT BPR Kamadana (Kab. Bangli, Bali) — 18 Februari 2026

​PT BPR Koperindo Jaya (Jakarta Pusat, DKI Jakarta) — 9 Maret 2026

​PT BPR Pembangunan Nagari (Kab. Agam, Sumatra Barat) — 31 Maret 2026

​PT BPR Sungai Rumbai (Kab. Dharmasraya, Sumatra Barat) — April 2026

​PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa (Kota Batu, Jawa Timur) — 3 Juli 2026

​PT BPR Mataram Mitra Manunggal (DI Yogyakarta) — 7 Juli 2026

​PT BPR Syariah Hasanah Mandiri (Kota Depok, Jawa Barat) — 16 Juli 2026

​LPS Kucurkan Dana Penjaminan Simpanan Nasabah

​Menindaklanjuti pencabutan izin tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bergerak cepat membentuk tim likuidasi untuk memverifikasi hak simpanan para nasabah.

​Sebagai contoh pada BPR Syariah Hasanah Mandiri, LPS mengalokasikan pembayaran klaim simpanan sebesar Rp30,03 miliar untuk 1.516 rekening. Proses pencocokan data serta penetapan simpanan layak bayar ditargetkan rampung paling lambat 90 hari kerja, atau pada 20 November 2026.

​Masyarakat yang rekeningnya terverifikasi dapat mengajukan klaim secara teratur melalui bank pembayar resmi dengan melampirkan identitas serta bukti kepemilikan rekening tanpa perlu menunggu pengurusan likuidasi selesai.

(Emn/Nusantaraterkini.co)