Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Martin Tumbelaka, menegaskan pentingnya memastikan pengembalian aset hasil kejahatan ke negara, menyusul temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan senilai Rp992 triliun. Ia menilai temuan sebesar itu akan sangat disayangkan jika tidak ditindaklanjuti secara maksimal.
Hal tersebut disampaikan Martin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan PPATK. Ia menekankan bahwa pemulihan aset harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar berhenti pada analisis transaksi.
“Uang sebesar ini sangat sayang kalau tidak ditindaklanjuti. Kalau bisa dimaksimalkan dan dikembalikan ke negara, dampaknya luar biasa,” ujar Martin diruang rapat Komisi III DPR, Rabu (3/2/2026).
Baca Juga : Legislator Desak Agar Seluruh Pihak Terlibat Judi Online Diusut
Menurutnya, Presiden selama ini telah berulang kali menekankan pentingnya penyelamatan aset negara dari hasil kejahatan. Karena itu, Martin meminta agar PPATK bersama aparat penegak hukum memikirkan mekanisme konkret untuk memastikan uang hasil kejahatan benar-benar kembali ke kas negara.
Martin juga menyoroti perlunya evaluasi dan penguatan kewenangan, termasuk kewenangan PPATK dan instrumen hukum terkait, agar hasil analisis yang telah ditemukan di lapangan tidak berhenti di atas kertas.
“Kami tidak ingin analisa yang sudah sangat baik ini akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Harus ada kepastian bahwa aset hasil tindak pidana bisa diselamatkan,” tegas politikus Gerindra ini.
Lebih lanjut, ia mendorong agar pemulihan aset dijadikan indikator utama keberhasilan kerja PPATK. Dengan indikator tersebut, negara dapat menghitung secara jelas seberapa besar aset hasil kejahatan yang berhasil dikembalikan.
“Dengan begitu kita bisa berhitung secara konkret. Ini penting agar publik tahu seberapa besar aset negara yang benar-benar berhasil diselamatkan,” tegas Martin yang juga legislator dapil Sulut ini.
Di akhir pernyataannya, Martin juga menyetujui usulan agar Komisi III DPR menggelar rapat khusus tertutup untuk membahas secara rinci hasil transaksi mencurigakan tersebut, mengingat sensitivitas dan besarnya nilai yang terlibat.
“Ini perlu dibahas secara khusus dan tertutup supaya jelas arah dan tindak lanjutnya,” pungkasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co).
