Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus meminta pemerintah melakukan re-evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
“Aturan pemerintah terkait Tapera yang mewajibkan pegawai swasta dan mandiri ikut iuran Tapera ini dinilai menjadi beban baru dan menuai kritikan dari pekerja maupun pengusaha” katanya, Senin (3/6/2024).
Baca Juga : Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Tidak Tepat dan Salah Kaprah
Menurutnya, adanya berbagai penolakan dari kelompok pekerja dan pengusaha, mungkin disebabkan kurangnya keterlibatan stakeholder dalam proses penggodokan aturan ini.
Baca Juga : Komisi II DPR: Fenomena Kotak Kosong Masih Menghantui Pilkada 2024
"Sehingga masyarakat tidak mengetahui dengan jelas program dan manfaat yang akan diterima," ujar Politisi PAN ini.
Lebih lanjut, legislator asal Sumatera Barat itu pun menyatakan, adanya kekhawatiran dari masyarakat akan berulangnya kasus di lembaga yang mengelola uang masyarakat selama ini seperti kasus Asabri menambah keraguan di tengah masyarakat terhadap Tapera
Baca Juga : Irma Suryani: Komisi IX Belum Berikan Persetujuan Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2026
Permasalahan ini perlu diatasi pemerintah dengan lebih melibatkan banyak pihak dalam menyusun aturan Tapera.
Baca Juga : Iuran BPJS Kesehatan Naik Bertahap Mulai 2026, Disesuaikan dengan Daya Beli Masyarakat
"Kalau ada pihak yang merasa diberatkan dengan aturan tapera, hendaknya pemerintah agar bisa duduk bersama dengan semua pihak terkait untuk menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat dan semua stakeholder terkait," ujarnya.
Apalagi, tambahnya, penerapan Tapera ini paling lambat pada 2027. Maka, menurut dia, masih sangat cukup waktu melakukan re-evaluasi kebijakannya agar didapatkan jalan keluar yang win-win solution.
Baca Juga : Partai Gelora Beri Masukan ke Prabowo untuk Akhiri Polemik Tapera
"Intinya bagaimana setiap kebijakan yang ditetapkan Pemerintah, sudah semestinya adil dan bermanfaat dan jangan terkesan dipaksakan penerapannya kepada masyarakat, pungkasnya.
Baca Juga : Aksi Ratusan Buruh Geruduk DRPD Sumut Tolak Tapera, Menambah Tergerusnya Upah Buruh
(cw1/nusantaraterkini.co)
