Legislator Minta Pemerintah Re-evaluasi Kebijakan Iuran Tapera

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus meminta pemerintah melakukan re-evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Aturan pemerintah terkait Tapera yang mewajibkan pegawai swasta dan mandiri ikut iuran Tapera ini dinilai menjadi beban baru dan menuai kritikan dari pekerja maupun pengusaha” katanya, Senin (3/6/2024).

Menurutnya, adanya berbagai penolakan dari kelompok pekerja dan pengusaha, mungkin disebabkan kurangnya keterlibatan stakeholder dalam proses penggodokan aturan ini.

"Sehingga masyarakat tidak mengetahui dengan jelas program dan manfaat yang akan diterima," ujar Politisi PAN ini.

Lebih lanjut, legislator asal Sumatera Barat itu pun menyatakan, adanya kekhawatiran dari masyarakat akan berulangnya kasus di lembaga yang mengelola uang masyarakat selama ini seperti kasus Asabri menambah keraguan di tengah masyarakat terhadap Tapera

Permasalahan ini perlu diatasi pemerintah dengan lebih melibatkan banyak pihak dalam menyusun aturan Tapera.

"Kalau ada pihak yang merasa diberatkan dengan aturan tapera, hendaknya pemerintah agar bisa duduk bersama dengan semua pihak terkait untuk menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat dan semua stakeholder terkait," ujarnya.

Apalagi, tambahnya, penerapan Tapera ini paling lambat pada 2027. Maka, menurut dia, masih sangat cukup waktu melakukan re-evaluasi kebijakannya agar didapatkan jalan keluar yang win-win solution.

"Intinya bagaimana setiap kebijakan yang ditetapkan Pemerintah, sudah semestinya adil dan bermanfaat  dan jangan terkesan dipaksakan penerapannya kepada masyarakat, pungkasnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)