Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menyebut terjadi deflasi pada tiga bulan berturut-turut.
"Deflasi bisa menjadi sinyal bahaya, karena mengindikasikan melemahnya daya beli masyarakat, tercermin juga pada penurunan pertumbuhan tahunan simpanan di bank dari 7,8% jadi hanya 4,1% utamanya tabungan dibawah Rp100 juta," katanya, Senin (12/8/2024).
Baca Juga : Firman Soebagyo: Penetapan Satu Jenis Beras Bisa Rugikan Petani dan Tekan Daya Beli Konsumen
Politikus PKS ini menerangkan turunnya daya beli masyarakat memengaruhi pendapatan negara seperti penurunan PPN dan turunnya setoran pajak industri perdagangan.
Baca Juga : Harga Pangan Turun, Sumut akan Catatkan Deflasi di Mei 2025
"Penurunan daya beli bisa berimbas pada, turunnya juga laba industri dan perusahaan, jadi negara juga ikut dirugikan," ungkapnya.
Anis mengkhawatirkan bila daya beli masyarakat yang anjlok berkepanjangan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi terhambat sehingga kemiskinan akan semakin meningkat.
"Tentunya Pemerintah harus aware dengan situasi ini, jangan lengah dan menyangkal penurunan daya beli, angka PHK saja meningkat dan menurut data BPS jumlah pengangguran masih tercatat 7,2 juta jiwa," ujarnya.
Baca Juga : DPR dan Pemerintah Pastikan Pilpres Tetap Langsung, RUU Pilkada Tak Masuk Prolegnas 2026
Wakil Ketua BAKN DPR RI ini kemudian menyebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia masih salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
"Sementara angka PHK juga mengalami lonjakan di periode Januari-Juni 2024 mencapai 32.064 orang menurut data Kemnaker, angka tersebut baik 21,4% dari periode yang sama tahun lalu, artinya kondisi perekonomian melemah," katanya.
Baca Juga : Pengamat: Sumut Berpotensi Deflasi Jika Mampu Tekan Harga Komoditas
Legislator dapil Jakarta ini mengingatkan pemerintah agar terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan instrumen fiskal, utamanya untuk masyarakat kelas menengah yang belum mendapat perlindungan sosial.
Baca Juga : Tekan Inflasi, Pemprov Sumut Pantau Sejumlah Komoditas
"Selain itu untuk meningkatkan daya beli terutama dengan investasi, utamanya investasi yang berkualitas dan di sektor padat karya, yang selama ini Indonesia belum mendapatkan banyak investasi yang berkualitas," ungkapnya.
Anggota Fraksi PKS ini juga menyebut pada akhir periode pemerintahan Joko Widodo jumlah kelas menengah menurun sehingga berdampak pada turunnya daya beli masyarakat.
"Jika pemerintahan tidak berakhir husnul khotimah, tentunya akan mewariskan beban fiskal yang kian berat, anjloknya daya beli memengaruhi rasio pajak atas PDB dan menyulitkan pemerintahan baru," pungkasnya.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
