Nusantaraterkini.co, JAKARTA- Komisi VI DPR meminta pemerintah dan Pertamina segera melakukan investigasi menyeluruh pasca ratusan kendaraan bermotor di Jawa Timur dilaporkan mogok atau tersendat setelah mengisi bahan bakar jenis pertalite di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat di Jawa Timur yang kendaraannya bermasalah setelah mengisi BBM di SPBU. Pertamina harus menjamin kualitas BBM yang dijual, sehingga tidak menimbulkan kerusakan,” ujar Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan, Jumat (31/10/2025).
Baca Juga : Usai Viral, Pertamina Hentikan Sementara Penyaluran Pertalite di SPBU Deli Serdang karena Tercemar Air
Komisi VI DPR, kata Nasim, berencana memanggil Pertamina dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan resmi mengenai insiden tersebut. Ia menilai langkah tersebut penting agar publik memperoleh informasi yang jelas.
“Kami ingin masalah di Jawa Timur ini segera diusut tuntas dan tidak terulang di daerah lain. Jika terbukti ada masalah, Pertamina dan SPBU wajib memberikan ganti rugi kepada pemilik kendaraan,” tegasnya.
Baca Juga : Ungkap Penimbunan BBM Bersubsidi di Pancurbatu, Polda Sumut Tangkap Dua Pelaku
Ia menambahkan, jika investigasi menemukan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses distribusi BBM atau pengelolaan SPBU, harus diberikan sanksi tegas. Nasim juga mendorong Pertamina mencabut izin SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran.
Menurutnya, investigasi perlu dilakukan menyeluruh, mulai dari jalur distribusi Pertamina hingga tangki penyimpanan di SPBU. Ia menyebut Pertamina telah menindaklanjuti laporan dengan membuka posko pengaduan.
Legislator dapil Jawa Timur itu juga meminta Pertamina memperketat pengawasan mutu BBM di lapangan melalui uji kualitas secara berkala di seluruh SPBU. Ia menilai pengawasan konsisten penting untuk mencegah penurunan mutu BBM yang merugikan konsumen.
Baca Juga : Harga BBM di Sumut Turun Rp 1.300/Liter, Cek Daftar Harga Baru Pertamax-Pertalite di SPBU 7 Mei 2025
“Jika pengawasan hanya dilakukan setelah ada masalah, itu berarti sistem belum berjalan efektif. Masyarakat harus merasa aman dan percaya saat mengisi BBM di SPBU,” tegas Nasim.
Ia menambahkan, Pertamina sebagai BUMN energi dengan bisnis terintegrasi dari hulu hingga hilir harus menjaga kepercayaan publik melalui pemastian kualitas BBM.
Sementara itu, Kementerian ESDM dilaporkan melakukan peninjauan ke beberapa SPBU di Surabaya dan Gresik.
Nasim berharap langkah tersebut menjadi awal investigasi komprehensif bersama BPH Migas dan Pertamina untuk memastikan seluruh SPBU menjual BBM sesuai standar distribusi dan penyimpanan.
(cw1/nusantaraterkini.co)
