Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Komisi IX DPR Ungkap Penyebab Alkes dan Obat Mahal karena Proses Distribusi Panjang

Editor:  Rozie Winata
Reporter: Luki Setiawan
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Rahmad Handoyo. (Foto: istimewa)

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengungkapkan salah satu faktor penyebab alkes dan obat-obatan di Indonesia mahal adalah proses distribusi yang panjang.

Hal ini disampaikannya merespon Presiden Jokowi yang menginginkan harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan di Indonesia bisa setara dengan di luar negeri.

Baca Juga : DPR Tegaskan Reformasi Polri Mengikat, Kapolri Paparkan Arah Transformasi Digital dan Posisi Polri di Bawah Presiden

"Saya kira salah satu yang disampaikan oleh Pak Menkes kenapa tinggi karena salah satunya strategi distribusi yang panjang, tata kelola obat yang sampai kepada pemakai yang sangat panjang sehingga itu harus diselesaikan," katanya, Rabu (3/7/2024).

Baca Juga : DPR dan Pemerintah Pastikan Pilpres Tetap Langsung, RUU Pilkada Tak Masuk Prolegnas 2026

Ia menilai pemerintah perlu membuat aturan soal keuntungan yang diberikan oleh produsen kepada distributor alkes dan obat. Menurutnya dengan adanya pengendalian harga maka alkes dan obat yang dijual bisa lebih murah.

"Nah kemudian kedua, saya kira perlu ada pengendalian harga obat farmasi atau pengendalian farmasi dengan diatur berapa keuntungan yang harus diberikan oleh produsen kepada distribusi, sampai kepada penerima, pemakai yang menjual terakhir. Sehingga dengan ditentukan harga-harga berapa persentase keuntungan yang diberikan, saya kira satu langkah yang bisa menjadi solusi pengendalian harga," ujarnya.

Baca Juga : Tingkatkan Kemandirian Bangsa, Wakil Ketua Komisi VII Minta Industri Alkes Diperkuat

"Saya kira harus ada referensi obat sejenis di negara lain, ini menjadi langkah yang positif saya kira karena aturan kebijakan ini saya kira sudah dilakukan negara-negara lain baik menggunakan aturan mark-up atau aturan ke pembagian keuntungan, kemudian pengendalian harga dengan melihat referensi dari harga eksternal dari negara tetangga maupun negara lain sehingga ketika terjadi perbedaan yang signifikan tentu pemerintah mengambil langkah langkah terhadap produsen itu menjadi salah satu solusi," pungkasnya.

Baca Juga : Alkes dan Obat Dianggap Mahal, Ini Kata Legislator

Sebelumnya, Presiden Jokowi ingin harga alat kesehatan dan obat-obatan di Tanah Air setara dengan negara tetangga.

"(Pak Jokowi) ingin agar alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dengan negara-negara tetangga. Kan kita alat kesehatan dan obat-obat itu mahal," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Baca Juga : Distribusi BBM ke Sibolga Masih Terkendala, Akses Jalan Belum Bisa Dilalui Kendaraan Besar

(cw1/nusantaraterkini.co)