Alkes dan Obat Dianggap Mahal, Ini Kata Legislator

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menyatakan bahwa masalah mahalnya alat kesehatan (Alkes) dan obat-obatan dikeluhkan Presiden Jokowi harusnya disikapi bijak oleh pemerintah sendiri.

Pasalnya, Indonesia sebenarnya punya semua komponen hal dalam soal penyediaan alkes maupun obat-obatan yang bisa diproduksi.

"Kalau melihat komposisi ini, semestinya negara sudah terlihat hadir dari hulu sampai hilir, dari proses produksi sampai dikonsumsi oleh masyarakat. Dan sebenarnya kita punya BUMN Farmasi seperti Kimia Farma, Bio Farma, Indofarma, Phapros sampai kimia Farma apotek yang bisa dikaryakan untuk mengatasi keluhan soal alkes dan obat yang dinilai mahal," katanya, Kamis (4/7/2024).

Politikus NasDem ini menuturkan, harga pokok penjualan obat tentu berdasar pada biaya produksi, termasuk bahan baku, biaya operasional, pajak dan juga margin.  Tetapi tidak masuk akal bila harga obat di Indonesia sangat mahal seperti sekarang ini.

Nurhadi menjelaskan, ada beberapa faktor utama penyebab obat-obatan dan alkes di Indonesia mahal. Pertama, bahan baku obat masih didominasi dari luar negeri.

Hampir 90 persen bahan baku obat masih diimpor. Akibatnya, terjadi kenaikan harga dalam proses pengadaannya di dalam negeri. 

Kedua, teknologi untuk memproduksi alkes dan obat masih tertinggal dari negara lain. Di negara lain, misalnya China, obat dan alkes bisa diproduksi dengan cepat karena memakai teknologi mutakhir. 

Sementara di Indonesia butuh waktu dan tenaga. Waktu dan tenaga itu tentu menyebabkan biaya produksi bertambah.

Ketiga, regulasi di Indonesia yang inkonsistensi, contoh impor alat USG bea masuk 0% tapi untuk impor suku cadang pembuatan alat USG kena bea masuk 15%. 

Ini ironi dan seperti disampaikan Menkes ada biaya biaya pengeluaran terkait perijinan yg harusnya gak perlu .

Keempat, mahalnya harga obat, terindikasi ada pada hal yang tak tampak, yang tak transparan pada jalur perdagangan. Artinya ada "hantu" dalam kartel bisnis kesehatan yang harus diurai dan diinvestigasi.

Karena itu, Nurhadi menilai selain Menkes, Menperin dan Menkeu, Pemerintah baiknya juga memanggil BUMN Farmasi atau menteri BUMN sehingga ada banyak hal yang bisa dibuka dan diketahui oleh publik.

"Saya berharap problem akut di dunia kesehatan, sedikit demi sedikit menemukan jalan terang agar masyarakat bisa menjangkau dan tidak perlu berobat ke luar negeri," tegas legislator dapil Jatim VII ini.

(cw1/nusantaraterkini.co)