Ketum PP PNPI Dorong Kolaborasi Pemuda dan Pemerintah Demi Indonesia Maju
Ketum PP PNPI Syamsul Rizal menegaskan sinergi pemuda dan pemerintah menjadi kunci mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan ekonomi berkeadilan.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Nasional Pemuda Indonesia (PP PNPI), Syamsul Rizal, SH, S.Sos., menegaskan bahwa kolaborasi erat antara generasi muda dan pemerintah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menitikberatkan pada kesejahteraan rakyat dan keadilan ekonomi.
Menurut Syamsul Rizal, pembangunan nasional tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah. Keterlibatan aktif pemuda sebagai agen perubahan menjadi elemen penting untuk memperkuat ekonomi nasional melalui inovasi, kewirausahaan, penguasaan teknologi, hingga pengembangan sektor ekonomi kreatif, koperasi, dan UMKM.
"Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, seluruh elemen bangsa, khususnya pemuda, harus menjadi bagian dari proses pembangunan," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima nusantaraterkini.co, Sabtu (1/8/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya generasi muda yang produktif dan berdaya saing. Dukungan tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan vokasi, kemudahan akses permodalan, pendampingan usaha, hingga pembukaan lapangan kerja yang berkualitas.
Dengan sinergi tersebut, lanjutnya, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat global sekaligus tetap berorientasi pada kepentingan nasional.
Mantan Ketua Umum KNPI itu juga menilai sinergi antara pemuda dan pemerintah pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki peran strategis dalam memperkuat persatuan bangsa, menjaga nilai-nilai kebangsaan, serta memastikan pembangunan berjalan sesuai prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Syamsul menekankan bahwa pemuda tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima manfaat pembangunan. Sebaliknya, mereka harus dilibatkan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyusun gagasan, memberikan masukan terhadap kebijakan publik, mengawal pelaksanaan program, hingga menghadirkan solusi atas berbagai tantangan bangsa.
Di tengah pesatnya transformasi digital dan persaingan global, kolaborasi tersebut dinilai semakin penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. Generasi muda yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi diharapkan mampu melahirkan berbagai terobosan di berbagai sektor strategis.
Sementara itu, pemerintah didorong terus memperkuat ekosistem industri nasional, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta memastikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Syamsul Rizal, semangat gotong royong antara pemerintah dan pemuda merupakan syarat utama untuk mengimplementasikan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara nyata.
"Pemuda adalah energi perubahan, sementara pemerintah menjadi pengarah pembangunan. Ketika keduanya bersinergi, Indonesia akan semakin kuat menuju bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur," tutupnya.
(Dra/nusantaraterkini.co).
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
EKONOMIBPS Catat Ekonomi Sumatera Selatan Tumbuh 5,06 Persen di Triwulan III-2026
Rozie Winata·14 menit yang lalu -
NEWS VIDEOKapolri Tegaskan Penangkapan Pati Polri Terkait Kasus Penyadapan Murni Penegakan Hukum
28 menit yang lalu -
E-SportTekuk Alter Ego 3-1, NAVI Melaju ke Final Upper Bracket MPL S18
Herman Saleh Harahap·28 menit yang lalu -
SUMUTImigrasi Padangsidimpuan Bentuk Timpora, Perkuat Pengawasan Orang Asing
Rozie Winata·33 menit yang lalu -
NEWS VIDEOBonatua Silalahi Diperiksa Terkait Keabsahan Ijazah Gibran Rakabuming Raka
34 menit yang lalu -
POLITIKFirman Soebagyo Desak DPR Revisi UU Pemilu, Ingatkan Bahaya Kekosongan Jabatan Kepala Daerah
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NASIONALKasus Penyadapan, DPR Desak Percepatan Undang-Undang Satu Data Indonesia
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
-
PERISTIWAWarga Helvetia Geruduk BPN Sumut, Tuntut Terbitkan Sertifikat 32 Hektare Lahan Eks Garapan PTPN II
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
SUMSELGagas Pengolahan Sampah Modern, Sumsel Siap Resmikan PSEL Pertama di Indonesia
Rozie Winata·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan