Ketua MPR Ajak Kaji Ulang Sistem Demokrasi Pemilihan Langsung di Indonesia

Ketua MPR Ajak Kaji Ulang Sistem Demokrasi Pemilihan Langsung di Indonesia

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan jika berkaca pada pelaksana Pemilu dengan sistem demokrasi pemilihan langsung mulai dari Pemilu 2009 hingga Pemilu 2024 ini, telah mendorong terjadinya demokrasi transaksional di tengah masyarakat.

Maraknya politik transaksional mengikis idealisme dan komitmen politik sebagai sarana perjuangan mewujudkan aspirasi rakyat. Model demokrasi transaksional ini tidak menjadikan melembaganya demokrasi substansial yang terkonsolidasi.

"Demokrasi transaksional pada Pemilu 2024 yang baru saja kita lalui harus diakui semakin masif dan terbuka dibandingkan tiga Pemilu sebelumnya dengan sistem Pemilu terbuka. Masyarakat tidak segan untuk meminta uang secara langsung kepada calon anggota legislatif (Caleg). Para Caleg pun secara terang-terangan tidak 'malu' memberikan uang kepada masyarakat untuk memilih dirinya," ujar Bamsoet, Rabu (27/3/24).

Lebih lanjut Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan memaparkan, menelisik dari hasil Pemilu 2024, banyak Caleg yang memiliki kualitas dan kapabilitas sebagai anggota dewan harus tersingkir, karena maraknya politik transaksional di masyarakat. Persaingan para Caleg lebih didominasi oleh kekuatan finansial. Visi, misi, program kerja ataupun sumbangsih para Caleg, terkalahkan oleh 'serangan fajar' jelang pencoblosan.

"Istilah nomer piro wani piro (NPWP) menjadi hal biasa ditengah masyarakat. Pemilih tidak lagi mengutamakan kualitas dan kapabilitas para Caleg. Mereka lebih mengutamakan berapa besar uang yang diterima dari para Caleg. Bahkan, tidak jarang ada satu pemilih yang menerima 'serangan fajar' dari dua hingga tiga Caleg sekaligus," jelasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini mengajak mengkaji kembali sistem demokrasi Indonesia saat ini.

Menurutnya, perlu ditelaah kembali apakah sistem demokrasi langsung lebih banyak manfaatnya atau justru banyak mudaratnya. Karena, bukan tidak mungkin jika sistem demokrasi langsung dalam Pemilu ataupun Pilkada terus dipertahankan, demokrasi di Indonesia hanya bergantung pada nominal rupiah, bukan lagi memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Sistem demokrasi langsung yang dianut oleh bangsa Indonesia sangat berpotensi menggiring orang untuk terjerat dalam tindak korupsi. Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sistem demokrasi langsung memiliki daya rusak yang luar biasa. Tidak aneh bila banyak kepala daerah ataupun anggota dewan yang tersangkut kasus korupsi, karena saat pemilihan mereka mengeluarkan biaya yang sangat tinggi," pungkasnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)