Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaerono, menyatakan dukungan penuh terhadap program Gentengnisasi Nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, namun mengingatkan pentingnya kejelasan skema, pengawasan, dan dampak langsung bagi rakyat.
Menurut Herman, program tersebut tidak bisa dipandang semata sebagai proyek fisik, melainkan sebagai bagian dari strategi besar penguatan ekonomi rakyat dan UMKM.
Baca Juga : DPR Usul Bentuk Bakamdi, Penggiat: Negara Tak Boleh Kalah dari Hoaks
“Ini adalah program yang lahir dari pertimbangan matang dan tentu berpijak pada kepentingan rakyat. Kami sebagai pendukung Pemerintahan Presiden Prabowo tentu mendukung program-program yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Herman di Gedung DPR, Rabu (4/2/2026).
Baca Juga : Herman Khaeron Ingatkan Perminas dan MIN.ID: Jangan Saling Tabrak dalam Kelola Sektor Strategis
Ia menegaskan, proyek Gentengnisasi memiliki efek berantai yang signifikan, terutama karena melibatkan sektor UMKM, koperasi, dan industri rakyat. Keterlibatan Kementerian UMKM dalam proyek ini, kata dia, membuka ruang peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi lokal.
“Kalau menyentuh ekonomi rakyat, pasti turunannya besar. Ini bukan sekadar soal genteng, tetapi soal produksi, distribusi, pembiayaan, hingga lapangan kerja,” jelasnya.
Baca Juga : Dijadwalkan Digusur Hari Ini, Pedagang Pasar Sambas Sampaikan Aspirasi
Namun demikian, Herman menekankan bahwa DPR tidak akan bersikap pasif. Ia mengingatkan bahwa meskipun program ini berada dalam diskresi Presiden, negara tetap wajib menghadirkan sistem perencanaan, transparansi, dan pengawasan.
Baca Juga : EKSLUSIF, Gedung UMKM Square USU Belum Beroperasi, Aktifitas Pekerja Proyek Tidak Terlihat
“Kita serahkan kepada Presiden sebagai domain kebijakan strategis. Tapi bagaimana pun, akuntabilitas negara tidak boleh hilang. Semua program besar pasti harus masuk dalam sistem perencanaan dan pengawasan,” tegasnya.
Lebih jauh, Herman mengaitkan proyek Gentengnisasi dengan agenda besar pemerintahan Prabowo, termasuk Program Koperasi Desa Merah Putih, yang saat ini menjadi salah satu fokus pembahasan di Komisi VI DPR.
Menurutnya, DPR ingin memastikan bahwa program-program tersebut tidak hanya populis secara politik, tetapi juga layak secara ekonomi dan berkelanjutan secara fiskal.
“Kami ingin tahu urgensinya apa, skema pembiayaannya bagaimana, dan apa manfaat riilnya bagi masyarakat desa. Itu semua harus dijelaskan secara terbuka agar publik bisa menilai,” katanya.
Partai Demokrat, lanjut Herman, akan tetap berada di barisan pendukung pemerintah, tetapi dengan posisi kritis-konstruktif agar setiap program benar-benar memberi manfaat nyata.
“Kami akan membantu dalam implementasi, tapi juga memastikan program ini benar-benar bisa dirasakan rakyat, bukan hanya menjadi proyek di atas kertas,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
