Kasus ISPA Meningkat Saat Karhutla Kalbar, Komisi IX DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Kesehatan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi menyoroti meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan pneumonia di Kalimantan Barat (Kalbar) di tengah kondisi karhutla yang menyebabkan kualitas udara memburuk.

Nurhadi menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, terdapat korelasi yang perlu diwaspadai antara memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan meningkatnya gangguan pernapasan yang dialami masyarakat.

“Di Pontianak, RS Bhayangkara mencatat kasus pneumonia meningkat sekitar 10–20 persen pada pasien IGD dan rawat inap. Sementara Dinas Kesehatan Kalimantan Barat mencatat 165.727 kasus ISPA sepanjang 1 Januari hingga 22 Agustus 2026,” kata Nurhadi kepada Nusantaraterkini.co, Senin (31/8/2026).

Meski demikian, Nurhadi mengingatkan agar peningkatan kasus ISPA dan pneumonia tidak serta-merta seluruhnya dikaitkan dengan paparan asap karhutla.

“Tidak semua kasus ISPA atau pneumonia bisa langsung dikatakan disebabkan oleh karhutla" class="article-tag-link" rel="tag">asap karhutla, karena penyakit tersebut memiliki banyak faktor risiko. Tetapi paparan asap dan partikulat akibat karhutla jelas dapat memperburuk kondisi saluran pernapasan dan meningkatkan kerentanan masyarakat,” ujar Politikus NasDem ini.

Menurutnya, kelompok yang paling rentan terhadap dampak buruk kualitas udara antara lain anak-anak, balita, ibu hamil, lansia, serta masyarakat yang telah memiliki penyakit pernapasan.

Karena itu, Nurhadi mendorong pemerintah tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman karhutla, tetapi juga memperkuat langkah perlindungan kesehatan masyarakat.

“Kemenkes bersama pemerintah daerah harus memastikan puskesmas dan rumah sakit memiliki kesiapan tenaga kesehatan, obat-obatan, oksigen, ruang perawatan, serta sistem rujukan apabila kasus terus meningkat,” tegas Legislator dapil Jatim VII ini.

Selain kesiapan fasilitas kesehatan, ia meminta pemerintah memperkuat pemantauan kualitas udara serta sistem surveilans ISPA dan pneumonia secara real time.

Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat segera merespons apabila terjadi lonjakan kasus gangguan pernapasan di wilayah terdampak karhutla.

Nurhadi juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama kualitas udara memburuk. Masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker ketika harus keluar rumah.

“Kalau muncul sesak napas atau keluhan pernapasan yang semakin berat, jangan menunggu parah dan segera periksa ke fasilitas kesehatan,” kata Anggota Baleg DPR ini.

Nurhadi menegaskan, penanganan karhutla harus ditempatkan sebagai persoalan lintas sektor yang tidak hanya berkaitan dengan lingkungan dan kebakaran, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat.

“Yang paling penting, jangan sampai masyarakat menjadi korban berulang setiap kali terjadi karhutla. Penanganan karhutla harus dilihat bukan hanya sebagai persoalan lingkungan dan kebakaran, tetapi juga sebagai persoalan kesehatan masyarakat,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co).