Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, YERUSALEM – Rencana pembatasan akses umat Islam ke Masjid al-Aqsa selama bulan suci Ramadan kembali mencuat. Kebijakan tersebut disebut-sebut akan diterapkan otoritas Israel menjelang dimulainya Ramadan pekan depan.
Mantan Mufti Besar Yerusalem, Sheikh Ekrima Sabri, mengungkapkan kekecewaannya atas rencana itu dalam wawancara dengan kantor berita Anadolu Agency. Ia menilai langkah tersebut berpotensi membatasi kebebasan umat Muslim dalam menjalankan ibadah di salah satu situs suci terpenting dalam Islam.
Menurut Sabri, situasi ini semakin mengkhawatirkan setelah penunjukan Mayor Jenderal Avshalom Peled sebagai komandan polisi di Yerusalem Timur pada awal Januari. Kebijakan itu dinilai selaras dengan agenda Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang kerap menuai kontroversi terkait pengelolaan kompleks suci tersebut.
Baca Juga : Menteri Israel Ingin Dirikan Sinagoge di Masjid Al-Aqsa, Kemlu RI beri Reaksi Keras
Surat kabar Israel, Haaretz, bahkan melaporkan bahwa kebijakan terbaru ini dinilai dapat memperkeruh situasi yang sudah sensitif di kawasan tersebut.
Sabri menyebut, dalam beberapa waktu terakhir, puluhan pemuda Palestina telah dilarang memasuki kompleks Masjid al-Aqsa. Ia juga mengungkapkan adanya sinyal bahwa pembatasan bagi warga Tepi Barat yang hendak beribadah di Yerusalem Timur tidak akan dilonggarkan selama Ramadan.
Padahal, setiap tahunnya ratusan ribu warga Palestina dari Tepi Barat berbondong-bondong menuju Yerusalem Timur untuk menunaikan salat, terutama pada Jumat dan malam-malam terakhir Ramadan. Namun sejak konflik yang pecah pada 7 Oktober 2023, akses melalui pos-pos pemeriksaan dilaporkan semakin diperketat.
Baca Juga : Israel Lakukan Pembatasan, Ibadah Shalat Jumat di Masjid Al Aqsa Nyaris Kosong
Selain pembatasan akses, otoritas Israel juga disebut mengeluarkan perintah larangan sementara bagi ratusan warga Palestina di Yerusalem Timur untuk memasuki area masjid, dengan durasi yang dalam beberapa kasus mencapai enam bulan.
Kebijakan tersebut muncul di tengah kritik terhadap pemerintahan sayap kanan Israel yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sejumlah pejabat Palestina menilai langkah-langkah ini berpotensi mengubah “status quo” yang selama puluhan tahun berlaku di kompleks suci tersebut.
Di sisi lain, pihak kepolisian Israel sejak 2003 diketahui mengizinkan kelompok warga Israel memasuki kompleks itu di bawah pengamanan ketat, kebijakan yang berulang kali diprotes otoritas Wakaf Islam.
Baca Juga : Pemerintah Terbitkan SEB Ramadan 2026: Berikut Jadwal Belajar Mandiri, Tatap Muka dan Libur Lebaran Siswa
Sabri pun menyerukan solidaritas dari negara-negara Arab dan Muslim untuk mendukung warga Palestina di Yerusalem, serta mendesak para pemimpin kawasan agar mengambil peran lebih aktif dalam menjaga akses ibadah di Masjid al-Aqsa selama Ramadan.
(Dra/nusantaraterkini.co).
