Nusantaraterkini.co, TEHERAN-Eskalasi protes nasional yang melanda Iran selama dua pekan terakhir telah mencapai titik didih yang mematikan. Berdasarkan data terbaru dari Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang dirilis pada Senin (12/1/2026), jumlah korban tewas kini telah menembus angka 538 jiwa.
Tragedi ini terjadi di tengah tindakan represif aparat keamanan yang masif, di mana 490 demonstran dan 48 anggota pasukan keamanan dilaporkan kehilangan nyawa, sementara lebih dari 10.600 orang lainnya kini mendekam dalam tahanan.
Baca Juga : Situasi Unjuk Rasa di Iran, Donald Trump Ancam Serang dan Siap Bantu
Kondisi di lapangan kian mencekam seiring diputusnya akses internet dan jaringan telepon, yang memaksa warga menggunakan jaringan satelit secara sembunyi-sembunyi untuk mengirimkan bukti kekerasan dari kota-kota seperti Teheran dan Mashhad.
Pemerintah Iran merespons tekanan domestik ini dengan meningkatkan retorika militer terhadap pihak asing, terutama Amerika Serikat dan Israel.
Ketua Parlemen Iran yang bergaris keras, Mohammad Baagher Qalibaf, memberikan peringatan terbuka di hadapan parlemen bahwa Teheran tidak akan tinggal diam atas campur tangan eksternal. “Jika terjadi serangan terhadap Iran, wilayah pendudukan dan seluruh pusat militer, pangkalan, serta kapal Amerika di kawasan akan menjadi target sah kami,” tegas Qalibaf yang disambut riuh teriakan anti-Amerika dari anggota parlemen lainnya.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas sikap Presiden AS Donald Trump yang secara terang-terangan mendukung gerakan massa dan menyatakan bahwa rakyat Iran sedang mengejar kebebasan mereka.
Di balik kekerasan di jalanan, kehancuran ekonomi menjadi bahan bakar utama yang membakar kemarahan rakyat. Nilai tukar mata uang Rial yang terjun bebas hingga melampaui 1,4 juta rial per dolar AS telah mencekik kehidupan sehari-hari warga Iran.
Tekanan sanksi internasional yang kian berat telah mengubah protes yang awalnya dipicu oleh urusan perut pada akhir Desember lalu menjadi gerakan politik yang menantang jantung sistem teokrasi Iran. Krisis ini pun menarik perhatian dunia internasional, termasuk Paus Leo XIV yang dari Vatikan menyerukan dialog demi perdamaian di wilayah yang kini digambarkan sebagai zona konflik yang sangat rawan.
Meskipun menghadapi kecaman global, Presiden Iran Masoud Pezeshkian justru mempertegas sikap pemerintahannya untuk menghentikan unjuk rasa dengan kekuatan penuh. Pezeshkian yang sebelumnya dikenal lebih moderat, kini memilih untuk mengambil garis tegas demi menjaga eksistensi pemerintahan.
“Kami harus mendengar keluhan rakyat, tetapi tugas yang lebih besar adalah mencegah sekelompok perusuh menghancurkan seluruh masyarakat,” ujar Pezeshkian dalam pidatonya, seperti dilansir RMOL.
Baca Juga : Demo Iran Kian Meluas, Reza Pahlavi Serukan Pengambilalihan Kota-Kota Strategis
Pergeseran sikap ini mengindikasikan bahwa otoritas Iran lebih memilih stabilitas melalui kekuatan fisik daripada konsesi politik, yang dikhawatirkan akan memicu pertumpahan darah yang jauh lebih besar di hari-hari mendatang.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
