Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio (Hensa) menilai pengibaran bendera One Piece merupakan bentuk keresahan masyarakat respons kebijakan pemerintah.
“Jadi ini bentuk protes yang dibuat secara lucu kemudian dekat dengan masyarakat, karena kebijakan-kebijakan seperti pajak amplop hajatan atau wacana WA berbayar membuat masyarakat mengernyitkan dahi,” ujarnya, Senin (4/8/2025).
Menurutnya, fenomena ini harusnya menampar Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Pasalnya alih-alih budaya Indonesia yang dijadikan bahan untuk protes, namun budaya Jepang yang masuk.
Baca Juga : Legislator Firman Soebagyo Minta Warga Bijak soal Tren Pengibaran Bendera One Piece
Hal ini juga dinilainya merupakan respons kurangnya perhatian terhadap budaya lokal sehingga membuat One Piece menjadi alat ekspresi.
“Harusnya yang ditampar pertama kali tuh Menteri Budaya, kenapa ada budaya Jepang masuk Indonesia dan jadi tren? What happened? Ada apa dengan budaya kita?,” katanya.
Lebih lanjut Hensa berpendapat, penggunaan simbol asing ini dinilai lebih aman daripada simbol lokal. Sebab, simbol lokal kerap disalahartikan dan justru berpotensi terancam terkena pidana.
“Jadi kalau pakai komiknya Indonesia dimungkinkan sangat dekat, nanti mereka takut juga diapa-apain, kena UU ITE atau apa, jadi ambil ceritanya yang di Jepang saja,” ucapnya.
Pendiri lembaga survei KedaiKopi ini meyakini masyarakat Indonesia memahami batas-batas berekspresi di mana menempatkan bendera Merah Putih di atas simbol lain.
Baca Juga : DPR Minta Tren Bendera One Piece Dihentikan Jelang HUT RI ke-80
Ia juga mengingatkan Presiden Ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selalu menjamin kebebasan berekspresi.
“Saya yakin masyarakat paham batasannya, mereka tahu mana yang manga, mana yang nyata, makanya bendera Jolly Roger dipasang di bawah Merah Putih, sesuai pesan Gus Dur soal kebebasan berekspresi,” kata Hensa.
Ia berharap pemerintah memperbaiki komunikasi publik kepada masyarakat. Terutama dalam menerapkan sebuah kebijakan publik.
“Mudah-mudahan dengan fenomena One Piece-One Piece ini, pemerintah, satu komunikasi diperbaiki, kedua kalau belum ajeg gitu soal kebijakan, jangan ngomong dulu. Jangan setiap pejabat testing the water. Marah loh masyarakat, lama-lama capek dites-tes terus,” katanya.
(Cw/Nusantaraterkini.co)
