El Nino Mengganas, DPR Desak Kementan Selamatkan Sawah dari Ancaman Gagal Panen

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Ancaman kekeringan yang membayangi sentra produksi pangan nasional mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi IV DPR, Rina Saadah.

Rina mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) tidak menjadikan jumlah pompa sebagai ukuran keberhasilan penanganan krisis air. Menurutnya, indikator utama harus dihitung dari berapa luas lahan sawah yang berhasil diselamatkan dari ancaman gagal panen.

"Dalam kondisi krisis air, tolok ukurnya bukan seberapa banyak pompa yang dibagikan, tapi berapa hektare sawah yang betul-betul terselamatkan. Penempatan pompa harus presisi, melihat ketersediaan air, fase pertumbuhan padi, dan risiko gagal panennya," kata Rina, Rabu (9/9/2026).

Peringatan tersebut disampaikan setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis kondisi iklim terkini. Pada Dasarian III Agustus 2026, indeks ENSO menunjukkan fenomena El Nino berada pada level sangat kuat.

Kondisi itu berpotensi menekan curah hujan di Pulau Jawa dan sejumlah sentra produksi padi. Curah hujan bulanan pada September 2026 diperkirakan dapat berada di bawah 50 milimeter.

Kementan tahun ini menyiapkan sekitar 56 ribu unit pompa air untuk menghadapi ancaman kekeringan secara nasional.

Rina menilai langkah tersebut merupakan intervensi yang tepat. Namun, distribusi dan pengoperasiannya harus berbasis kondisi riil di lapangan.

Ia meminta pemetaan debit air dan titik sumber air dilakukan secara presisi. Wilayah dengan debit air terbatas, kata dia, harus menerapkan pola distribusi air bergilir dengan memprioritaskan tanaman yang masih memiliki peluang panen.

"Jangan sampai pompa sudah tersedia, tetapi sumber airnya tidak memadai. Intervensi harus berdasarkan data lapangan, bukan sekadar mengejar jumlah bantuan," tegasnya.

Selain sumber air, persoalan bahan bakar juga menjadi perhatian. Rina meminta pemerintah memastikan pasokan solar untuk mengoperasikan pompa tidak menjadi hambatan bagi petani.

Koordinasi antara Kementan, BPH Migas, Pertamina dan pemerintah daerah dinilai harus diperkuat agar akses BBM bersubsidi bagi petani berjalan lancar, tepat sasaran dan tertib administrasi.

"Petani jangan sampai kesulitan menghidupkan pompa karena masalah solar. Ke depan, opsi pompa dengan energi alternatif yang lebih hemat juga harus diperluas," ujarnya.

Jangan Hanya Andalkan Pompa

Rina mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada pola penanganan kekeringan yang hanya bersifat darurat.

Menurutnya, krisis air harus dijawab dengan pembenahan infrastruktur pengelolaan air secara menyeluruh, mulai dari rehabilitasi saluran irigasi tersier, pengerukan sedimentasi embung hingga pemeliharaan daerah tangkapan air dan daerah aliran sungai (DAS).

Ia juga meminta pengeboran air tanah dalam dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan kajian hidrologi agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan baru.

"Krisis air tak bisa diselesaikan hanya dengan terus menambah mesin pompa. Kita butuh pengelolaan tuntas dari hulu ke hilir," kata Rina.

Di tengah ancaman kekeringan, Rina turut menyoroti efektivitas penggunaan anggaran Kementan.

Dengan penyesuaian pagu anggaran Kementan 2026 yang mencapai Rp40,15 triliun, ia meminta pemerintah memastikan setiap program benar-benar diarahkan untuk menyelamatkan produksi pangan dan melindungi petani.

Pemerintah juga diminta mengawal target pengadaan gabah dan beras dalam negeri sebanyak 4 juta ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 2026.

Langkah tersebut dinilai penting agar hasil panen petani tetap terserap dengan harga yang wajar, terutama di tengah ancaman gangguan produksi akibat kekeringan.

Rina juga mengingatkan potensi kenaikan harga pangan apabila penurunan produksi tidak segera diantisipasi.

"Kedaulatan pangan itu bukan hanya soal tumpukan beras di gudang. Kedaulatan pangan berarti petani punya air untuk bertani, ada sarana produksi, dan mendapat harga yang pantas saat panen," pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co).