Firman Soebagyo Usul Polisi Kehutanan Dibentuk dalam Satu Komando Nasional

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto menambah personel Polisi Kehutanan (Polhut) dari 4.500 menjadi 70.000 orang.

Ia menilai langkah tersebut mendesak untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan hutan Indonesia.

Firman menilai penambahan personel tersebut merupakan langkah strategis dan sudah sangat mendesak untuk memperkuat pengawasan serta perlindungan kawasan hutan Indonesia.

Menurutnya, kawasan hutan Indonesia yang mencapai sekitar 125 juta hektare tidak sebanding dengan jumlah personel Polhut yang saat ini tersedia. Kondisi tersebut membuat pengawasan di lapangan menjadi sangat terbatas.

“Selama ini kawasan hutan kita seluas 125 juta hektare hanya dijaga oleh 4.500 Polhut. Itu tidak sebanding. Satu Polhut menjaga puluhan ribu hektare. Wajar jika pembalakan liar, perambahan, tambang ilegal dan penyelundupan satwa merajalela. Saya sangat setuju rencana Presiden Prabowo,” tegas Firman Soebagyo kepada Nusantaraterkini.co, Rabu (7/10/2026).

Politisi senior Partai Golkar tersebut mengatakan, persoalan yang dihadapi Polhut selama ini bukan hanya menyangkut keterbatasan jumlah personel. Menurut dia, sistem komando, koordinasi, hingga dukungan perlengkapan dan teknologi juga perlu diperkuat.

Karena itu, Firman mengusulkan agar kelembagaan Polhut ke depan tidak lagi berjalan secara terpisah di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) maupun dinas daerah. Ia mendorong adanya sistem komando yang lebih terintegrasi dan terpusat secara nasional.

“Saya usulkan Polhut direformasi total. Dibuat satu komando nasional di bawah Presiden atau Menteri Kehutanan, seperti Divisi Brigade. Dilengkapi persenjataan, drone, kendaraan taktis, dan kewenangan penegakan hukum yang kuat. Jangan lagi Polhut hanya bawa tongkat, berhadapan dengan mafia kayu yang bawa senjata,” ujarnya.

Firman menilai penguatan Polhut harus dibarengi dengan peningkatan kemampuan personel, sarana dan prasarana, teknologi pengawasan, serta kewenangan yang memadai agar mereka mampu menghadapi berbagai bentuk kejahatan kehutanan.

Ia juga menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI siap mendukung dari sisi anggaran maupun regulasi apabila pemerintah merealisasikan rencana penambahan jumlah Polhut hingga 70.000 personel.

“Ini bukan belanja, ini investasi menjaga masa depan bangsa. Kalau hutan hilang, negara hilang. Saya di Komisi IV akan kawal anggarannya,” pungkas Firman.

(LS/Nusantaraterkini.co)