Efesiensi Anggaran Ciptakan Pengangguran, Kasus PHK pada 2025 Dinilai Bisa Capai 100 Ribu

nusantaraterkini.co, JAKARTA - Program Presiden Prabowo dalam efisiensi anggaran bisa berdampak pada terciptanya pengangguran dan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Bahkan kasus PHK pada tahun 2025 diproyeksi bisa mencapai 100.000.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan salah satu pemicu banyaknya kasus PHK adalah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

Baca Juga : Prabowo Siapkan Gebrakan Hilirisasi 15 Megaproyek Besar: Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki sendiri

Meskipun memang dia juga tidak menampik banyak faktor pendukung yang lain, seperti kondisi geopolitik yang akan menjadi kendala ekspor-impor Indonesia. Hal ini akan menciptakan ketidakpastian di sektor usaha.

“Bisa saja dengan kondisi-kondisi ini ditambah efisiensi alokasi APBN, APBD ini, bisa saja sampai 100.000 (kasus PHK),” kata Timboel seperti dikutip dari kumparan, Senin (17/2/2025).

Dia melihat, pada tahun 2025 ini belum ada tanda-tanda pembukaan lapangan pekerjaan akan banyak. Namun potensi kasus PHK sudah terlihat jauh lebih banyak.

Baca Juga : Jumhur Ungkap Syukur Prabowo Terbitkan Aturan Buruh PHK Dapat Upah 60 Persen selama 6 Bulan

“Ini yang harus diperhatikan. Kita berharap paling tidak pemerintah harus bisa menurunkan tingkat pengangguran. Paling tidak mencegah-mencegah terjadinya PHK seperti itu,” imbuhnya.

Efisiensi anggaran, menurut dia, akan menimbulkan multiplier effect, seperti pada sektor pariwisata juga industri manufaktur.

Instansi pemerintah diminta untuk mengencangkan ikat pinggang, sehingga belanja akan diminimalisir. Hal ini termasuk perjalanan dinas terjadi yang sejak lama diimbau untuk dikurangi.

Sementara permintaan dari pemerintah terhadap industri perhotelan juga sektor pariwisata akan cukup memukul kinerja sektor ini. Sehingga menurut dia hal ini akan meningkatkan jumlah pengangguran di Tanah Air.

“Tidak menggunakan hotel itu kan akan meningkatkan keterpurukan sektor pariwisata. Sementara sektor pariwisata ini kan sebenarnya menyerap lapangan kerja yang cukup besar juga,” terangnya.

Dia melihat banyak Kementerian yang memangkas Alat Tulis Kerja (ATK) yang juga akan berdampak pada industri manufaktur di sektor tersebut.

Sementara industri manufaktur juga menyerap banyak lapangan tenaga kerja. Sehingga akan membuat kenaikan angka pengangguran terbuka yang berdampak pada peningkatan kemiskinan.

Pada akhirnya daya beli akan semakin tergerus dan Indonesia akan kesulitan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 5 tahun. Bahkan Timboel melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di bawah angka 5 persen.

“Nah 52 persen kontributor pertumbuhan ekonomi itu kan adalah konsumsi. Sehingga saya khawatir memang nanti pertumbuhan ekonomi itu pasti di bawah 5 persen,” jelasnya.

“Saya kira nanti begitu, pengangguran meningkat, pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen kemudian kemiskinan bertambah. Nah ini kan persoalan yang menjadi lingkaran setan gitu ya. Sehingga kesejahteraan menjadi lebih jauh dari masyarakat seperti itu,” terangnya.

(Dra/nusantaraterkini.co).