Jumhur Ungkap Syukur Prabowo Terbitkan Aturan Buruh PHK Dapat Upah 60 Persen selama 6 Bulan
Setidaknya ada kepastian menerima uang tunai sebesar 60 persen dari upah terakhir selama 6 bulan
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja, memang terjadi potongan yang luar biasa bagi penerima pesangon.
Bila UU No 13 Tentang Ketenagakerjaan bisa memberi makasimum 32 kali upah saat sudah puluhan tahun bekerja, namun dalam UU Cipta Kerja maksimum hanya 19 kali upah dengan sedikit tambahan berupa JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dari BPJS Ketenagakerjaan.
Berdasarkan PP No 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), mereka yang di PHK berhak mendapat 45% dari upah dalam 3 bulan pertama dan 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya, di samping ada manfaat lahi seperti pelatihan-pelatihan untuk beralih pada bidang pekerjaa yang lain.
Demikian diungkap Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat dalam pernyataan pers tertulisnya kepada wartawan, Minggu (16/2/2025).
Menurut Jumhur, penerbitan PP No 6 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang mulai berlaku 7 Februari 2025 ini jauh lebih baik dari PP sebelumnya.
Setidaknya ada kepastian menerima uang tunai sebesar 60 persen dari upah terakhir selama 6 bulan.
“Ya alhamdulillah karena pastinya lebih menguntungkan buruh bila dibandingkan PP sebelumnya. Artinya kan selama 6 bulan sejak di PHK para pekerja bisa menerima uang tunai 60% dari upah selama 6 bulan. Ini jelas pro-buruh dan akan bermanfaat juga untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai penyumbang utama dalam pertumbuhan ekonomi," kata Jumhur.
Selanjutnya Jumhur juga menjelaskan bahwa Pemerintahan Prabowo Subianto, sejauh ini menunjukkan keberpihakan kepada orang-orang lemah termasuk kaum buruh. Untuk itu momentum seperti ini harus dijaga.
“Membela kaum yang lemah itu bukan berarti menafikkan dunia usaha. Justru sebaliknya bersama-sama dunia usaha membangun kegiatan ekonomi yang menguntungkan dan memberi manfaat untuk banyak orang. Yang harus disingkirkan itu ya parasit-parasit ekonomi yang membuat dunia usaha sulit berkembang seperti korupsi, importir ilegal, dan sifat serakah”, pungkas Jumhur.
(akb/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SUMSELOperasi Zebra Musi 2026, Polrestabes Palembang Utamakan Edukasi dan Urai Kemacetan
Rozie Winata·17 menit yang lalu -
NEWSPanglima TNI Hadiri Syukuran HUT ke-81 Marinir, Tekankan Kesiapan Perang Modern
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
NASIONALDPR Siapkan Rp26 Triliun untuk Pengangkatan PPPK Penuh Waktu
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
NEWSPemerintah Belum Tentukan Pengelola Dana Cadangan Pesangon
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
POLITIKPengamat Usul Wapres Pengganti Gibran Berasal dari Unsur DPD RI
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
KOTA MEDANOperasi Zebra Toba 2026, Polrestabes Medan Kedepankan Perubahan Perilaku
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
-
-
NEWSAntisipasi Insiden di Teluk Balikpapan, Pertamina RU Gelar Simulasi Darurat Skala Besar
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
NEWSOperasi Zebra Mahakam 2026 Periksa Kelaikan Bus dan Jalur Lintas Provinsi
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
