Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan daerah Aliansi Penjaga dan Pencinta Bangsa (APP-Bangsa) akhirnya menyatakan sikap usai banyaknya tragedi yang terjadi di Indonesia sejak 25 Agustus 2025 lalu.
Dalam pernyataan sikap APP-Bangsa yang diketuai Mayjen TNI Purn Deddy S Budiman, mereka meminta agar Presiden ke-7 Jokowi segera diadili, makbulkan Wapres Gibran dan ganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
"Pernyataan Pemerintah didampingi Ketua Umum Partai Politik (yang duduk di DPR) dengan tujuan menciptakan suasana kondusif tidak tepat. Dengan adanya demo besar-besaran di berbagai Kota di Indonesia sejak 25-30 Augustus telah meluluh lantakan keadaan keamanan di Indonesia, terutama setelah Polisi melindas secara sadis Affan Kurniawan pengemudi ojol pada 28 Augustus 2025 di Senayan Jakarta," tulis pernyataan sikap APP-Bangsa yang diterima nusantaraterkini.co, Senin (1/9/2025).
Baca Juga : Usai Berpolemik, DPP Golkar Tunjuk Kristiana Gusuartini Jadi Ketua DPRD Binjai
Pernyataan sikap ini dibuat oleh DPP APP-Bangsa dan Daerah yang diketahui oleh Mayjen TNI Purn Deddy S Budiman (Ketua Umum), Ir. Syafril Sjofyan, Bk.Teks., MM. (Sekjen), Dian Sofiyana, SE.,MM. (Ketua Harian) dan beberapa pengurus daerah.
Dalam isi pernyataan sikap tersebut, APP-Bangsa mengatakan bahwa, kekerasan yang dilakukan Polisi diseluruh Indonesia ditingkat Polsek, Polres, Polda sudah terjadi sejak lama terutama pada periode Pemerintahan Jokowi.
Berikut data kekerasan Polisi yang dihimpun KontraS:
Baca Juga : Komisi II Minta Kepala Daerah Tegas Tegakkan Aturan Imbas 554.000 Hektare Sawah Jadi Permukiman dan Industri
Juli 2019-Juni 2020 terjadi 921 kekerasan 1627 luka-luka, 304 tewas.
Juli 2020 - Juni 2021 terjadi 651 kekerasan, data spesifik selama pandemi belum ada.
Juli 2022 - Juni 2023, terjadi 622 kekerasan, 1363 Luka, 187 tewas,
Baca Juga : ‘Win-Win Solution’ Ala Bobby Nasution Dinilai Abaikan Luka Masyarakat Adat Tano Batak
Juli 2023 - Juni 2024, terjadi 645 kekerasan, 754 Luka, 38 tewas
Juli 2024 - Juni 2025 terjadi 602 kekerasan, data spesifik belum ada.
Berikut isi pernyataan sikap APP-Bangsa yang diterima redaksi:
1.Bahwa kondisi ekonomi bangsa dalam keadaan tidak baik saja, warisan Pemerintah Jokowi melalui pembangunan tanpa kelayakan secara yang menyebabkan beban dan kerugian seperti proyek mercu suar KCIC, IKN, Pelabuhan dan Bandara yang kosong tanpa aktivitas serta lainnya.
Ditambah dengan utang yang luar biasa besarnya secara ugal-ugalan era Pemerintahan Jokowi menjadi beban APBN untuk membayar bunga dan pokok hampir menyita sepertiga APBN. Sehingga Pemerintah Prabowo dipaksa melakukan efisiensi yang berakibat kepada meningkatnya pajak di daerah yang mencekik rakyat secara langsung, sementara pembukaan lapangan kerja tidak signifikan, PHK dan pengangguran dimana-mana sehingga memiskinkan dan menyengsarakan hidup puluhan juta rakyat di seantero negeri.
2.Bahwa, kondisi tersebut semakin dipicu oleh beberapa anggota DPR yang tidak peka menyatakan dan berbuat hal yang menyakiti hati rakyat, termasuk pernyataan Menkeu Sri Mulyani menyebabkan akumulasi kemarahan, sehingga terjadi perlawanan rakyat dalam bentuk demonstrasi di Jakarta dan di berbagai daerah rakyat. Karena rakyat benar-bebar telah muak terhadap kelakuan elit penguasa dan DPR yang tidak berempati terhadap kesulitan ekonomi rakyat, sementara saluran penyampaian aspirasi dipersulit oleh DPR serta tidak terbuka
3.Bahwa, setelah terjadi aksi demo besar-besaran dimana-mana pada 25 Augustus 2025 sampai 31 Augustus 2025, banyak tokoh bahkan Ormas Islam terbesar NU dan Muhammadiyah menyatakan agar Kapolri Listyo Sigit diganti. Konon sewaktu 16 Pimpinan Ormas Islam ke Hambalang oleh Presiden Prabowo juga menyampaikan permintaan tersebut.
4.Bahwa, apapun skenario kerusuhan ini dibuat, namun rakyat dan bangsa Indonesia mesti kembali kepada agenda strategis untuk memulai perbaikan negeri yakni desakan masif agar Jokowi diadili dan Gibran dimakzulkan. Jokowi dengan dosa politik yang bertumpuk dan Gibran dengan kecacatan demokrasi, konstitusi, hak-hak asasi, moral dan religi adalah biang dari kerusakan negeri dan pemerkosaan ibu pertiwi.
5.Bahwa, sikap tegas Prabowo atas instansi Kepolisian ditunggu publik, bukan mengancam-ancam masyarakat dengan tudingan provokatif apakah makar atau terorisme. Apalagi melakukan tindakan represif kepada rakyat, sebab hal itu akan jadi boomerang bagi kejatuhan Prabowo sendiri
Atas dasar hal-hal di atas, kami Aliansi Penjaga dan Pencinta Bangsa (APP-Bangsa) menyatakan hal sebagai berikut:
1. Memecat Kapolri Listyo Sigit Prabowo atas prestasi kekerasan Polisi selama ini sesuai data tersebut diatas
2. Segera melakukan reformasi Kepolisian, karena POLRI peringkat satu terkorup di Asean, peringkat 18 di Dunia.
3. Segera mereshuffle semua menteri era Jokowi yang telah menyebabkan krisis fiskal, utang bengkak, pembangunan yang menjadi beban dan kesulitan ekonomi rakyat.
3. Presiden Prabowo melalui Ketua-ketua Umum Parpol Senayan untuk segera memproses pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka, karena akan selalu menjadi beban bagi Pemerintah Prabowo adanya cacat bawaan konstitusi.
4. Menghimbau agar seluruh rakyat Indonesia memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo selama setahun jabatannya untuk melakukan perubahan sesuai point 1 sd 3. Jika tidak terjadi ada perubahan, tindakan lanjut diserahkan sepenuhnya kepada rakyat.
5. Presiden Prabowo harus tegas untuk meminta pertanggungjawaban Jokowi baik secara moral maupun hukum mengadili Jokowi dan keluarganya sebagaimana kerusakan yang diwariskan serta dugaan korupsi oleh OCCRP maupun kasus dugaan anaknya yang pelaporannya sudah ada di KPK.
(Dra/nusantaraterkini.co).
