Dinamika Nasdem dan PKS Sikapi Putusan MK Gibran ​

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Sikap partai politik koalisi pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka mendadak menjadi sorotan usai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dua partai koalisi, yakni Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menunjukkan respons yang bertolak belakang dalam menghadapi isu sensitif tersebut.

​Pengamat politik Nurul Fatta menilai Partai Nasdem cenderung mengambil langkah aman dan memilih bersikap pasif. Partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut dinilai berupaya menghindari potensi bergulirnya wacana penggunaan hak angket maupun proses pemakzulan di DPR RI.

​“Nasdem sendiri memposisikan diri sebagai anak bawang yang berprinsip air di daun talas. Meskipun sempat ada anggotanya yang mendorong pemakzulan, tetapi Bendahara Umum mengklarifikasi bahwa kabar itu hoaks. NasDem memilih diam,” kata Nurul Fatta, seperti dilansir RMOL, Jumat (16/10/2026).

Menurut Fatta, posisi Nasdem dalam koalisi pemerintahan saat ini terbilang unik lantaran tidak memiliki perwakilan kader yang menduduki posisi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran. Hal itu disinyalir membatasi ruang gerak politik partai tersebut.

​“Gelagatnya sudah jelas, mereka tidak ingin menjadi pemantik bola liar menuju pemakzulan atau hak angket. Sebagai partai koalisi yang tak mendapat satu kursi menteri pun di kabinet Prabowo-Gibran, NasDem seperti anak bawang saja, karena tidak punya pijakan kuat,” tegasnya.

Ia menambahkan, pergerakan Nasdem tampak sangat fleksibel dan cenderung mengikuti dinamika arus politik utama.

​“Ke mana arus paling deras mengalir, ke sanalah mereka ikut hanyut, bagai air di daun talas,” ujar Fatta.

​PKS Desak Transparansi di DPR

​Kondisi sebaliknya ditunjukkan oleh PKS. Meskipun berada dalam barisan koalisi pemerintahan, PKS mengambil posisi yang terbilang kritis. Lewat Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Mulyanto, PKS secara terbuka mendesak DPR RI untuk menindaklanjuti putusan MK terkait Gibran secara tuntas dan transparan.

​Nurul Fatta menganalisa, langkah tegas PKS ini dipengaruhi oleh masih tersisanya residu hubungan politik yang kurang harmonis antara PKS dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sejak masa lalu.

​“Saya melihatnya tampak masih ada residu hubungan yang kurang harmonis antara PKS dan Jokowi, sejak Pilkada DKI Jakarta hingga dua periode PKS bertahan sebagai oposisi saat Jokowi menjadi presiden,” terang Fatta.

Atas dasar dinamika tersebut, PKS ditafsirkan berupaya menjaga hubungan baik dengan Presiden Prabowo Subianto, tetapi enggan menyatu dengan lingkaran keluarga Jokowi.

​“Dalam tafsiran saya, saat ini sebenarnya PKS mau dengan Prabowonya saja, tetapi tak mau berdampingan dengan keluarga Jokowi, yakni Mas Gibran yang menjabat sebagai Wapres,” tuturnya.

Sikap vokal PKS dalam merespons isu ini dinilai sejalan dengan rekam jejak panjang partai tersebut ketika bertindak sebagai kelompok oposisi pada era pemerintahan sebelumnya.

​“Seolah-olah bagi PKS, berhadap-hadapan dengan Jokowi adalah afdhalul jihad, jihad yang paling utama. Makanya sejak dulu saat menjadi oposisi sudah sering melontarkan kalimatu adlin, menyampaikan kebenaran dengan lantang,” tandas Fatta.

​(Emn/Nusantaraterkini.co)