Digitalisasi Administrasi di Pilkada 2024 Dinilai Bisa Kurangi Data Redundant
Selain mencegah terjadinya data ganda, digitalisasi administrasi juga mencegah seorang pemilih mencoblos dua atau tiga kali
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai digitalisasi administrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dapat meningkatkan akurasi data pemilih dengan mengurangi keberulangan data (data redundant).
“Digitalisasi menghindarkan kita dari data redundant, data pengulangan, karena bisa disortir sedemikian rupa, sehingga data pemilih itu bisa akurat,” ujarnya, Kamis (10/10/2024).
Selain mencegah terjadinya data ganda, eks Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu mengatakan digitalisasi administrasi juga mencegah seorang pemilih mencoblos dua atau tiga kali.
Ia meyakini digitalisasi administrasi Pilkada 2024 dapat mendukung hasil pemilihan menjadi lebih akurat.
“Digitalisasi pilkada ini berdampak pada tingkat atau kualitas pilkada,” kata Kharis.
Diketahui, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI menyetujui rancangan Peraturan KPU yang turut mengatur pemakaian Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Pilkada 2024.
Pada RDP tersebut, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Idham Holik mengatakan bahwa Sirekap akan digunakan kembali di Pilkada 2024.
Ia juga menegaskan bahwa KPU bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang sangat signifikan dari sisi sistem komputasi.
“Berkenaan dengan kapasitas traffic Sirekap, insya Allah bandwidth-nya lebih besar, sehingga traffic-nya lebih baik. Terus juga kemampuan pembacaan Sirekap kami tingkatkan, sehingga tingkat akurasinya menjadi lebih baik,” ujar Idham.
Selain itu, dia menyebut simulasi pemakaian Sirekap telah dilakukan di dua tempat, yakni Kota Depok, Jawa Barat, dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
“Tingkat akurasinya mencapai 99 persen lebih. Kami meyakini ke depan akan lebih baik, dan kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Idham menjelaskan bahwa data yang ditampilkan dalam Sirekap adalah formulir yang dihasilkan oleh penyelenggara secara berjenjang, seperti Model C.Hasil, Model D.Hasil-KWK, dan seterusnya.
Pada kesempatan itu, dia juga mengatakan bahwa KPU meyakini kasus Sirekap pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali di Pilkada 2024.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALPolda Kaltim Bongkar Delapan Kasus Siber Sepanjang 2026
Herman Saleh Harahap·10 menit yang lalu -
KOTA MEDANGodfried Lubis Desak Dirut PUD Pasar Tindak Oknum Pegawai Diduga Terlibat Jual Beli Kios
Herman Saleh Harahap·39 menit yang lalu -
KOTA MEDANRibuan Pencari Kerja Padati Poliran Career Expo Medan
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
EKONOMIBI Balikpapan dan TPID Gelar Pasar Murah Jelang Nataru
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALMahasiswa UI Gugat Aturan Darurat Bencana ke MK
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
KOTA MEDANPengerjaan Drainase Makan Korban, Wali Kota Diminta Tanggung Jawab
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
NEWSSatgas Damai Cartenz Beri Dukungan Psikologi Personel di Kiwirok
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
NASIONALFOKSI: Rencana Pemindahan Badak Jawa Harus Disertai Kajian Ilmiah
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
NEWS VIDEOBukan Hanya Kesiapan Fisik, Satgas Damai Cartenz Perkuat Mental Personel di Kiwirok
3 jam yang lalu -
OPINIPelajaran Strategis dari “The New China Playbook” untuk “Asta Cita” Prabowo Subianto
3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
