Diduga Kapolsek Natal Lakukan Pembiaran Kegiatan Ilegal CV. Parak Tale
Kapolsek Natal, AKP M. Pakpahan menyebut dirinya mengetahui CV. Parak Tale baru memegang SIPB dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi
nusantaraterkini.co, MANDINA - Kapolsek Natal, AKP M. Pakpahan menyebut dirinya mengetahui CV. Parak Tale baru memegang SIPB dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara.
Bahkan dirinya pun mengakui bahwa CV. Parak Tale belum memiliki izin lingkungan atau AMDAL dalam melakukan kegiatan penambangan batuan dan pasir.
Hal ini diungkapkan oleh Kapolsek Natal ini, ketika dikonfirmasi terkait izin CV. Parak Tale, Minggu (30/6/2024) sore.
Diduga Kapolsek Natal walaupun sudah mengetahui, namun dirinya tetap lakukan pembiaran terhadap kegiatan ilegal itu.
"SIPB sudah ada, AMDAL yg belum keluar. Paling tidakkan mereka ada niat untuk melengkapi administrasi nya. AMDAL belum keluarnya dan kami sudah ingatkan untuk jemput bola," tulisnya melalui pesan WhatsApp.
Selain itu, Pakpahan juga sudah mengingatkan agar CV. Parak Tale untuk segera melengkapi persyaratan administrasi usaha yang belum lengkap. Sehingga Pakpahan meminta agar rekan-rekan media bisa membantu untuk mendesak Dinas Kementerian terkait segera mengeluarkan administrasi.
"Bapak bantu warga ku untuk mendesak Dinas kementerian ESDM atau AMDAL untuk mengeluarkan Administrasi nya. Karena mereka juga menunggu, atau cabut ijin operasional dulu," jelas Pakpahan.
Bahkan Pakpahan juga meminta rekan-rekan media untuk turun ke lapangan untuk melihat langsung. Sehingga rekan-rekan media mendapatkan data lebih jelas dan akurat.
"Cek langsung kelapangan pak. Biar lebih jelas dan akurat," tegasnya.
Sementara itu, Pengamat Hukum dari Korps Advokat Alumni UMSU, Zakaria Rambe mengatakan Kapolsek Natal harus lebih belajar terkait peraturan khususnya perihal Galian C. Hal ini dikarenakan, seharusnya Kapolsek Natal bisa lebih tegas dalam menertibkan Galian C ilegal.
"Kapolsek Natal seharusnya bisa lebih tegas. SIPB itu sama dengan surat rekomendasi, jika AMDAL dan ITP belum keluar maka tambang galian C itu belum bisa beroperasi. Jadi sama saja dengan ilegal kegiatan itu," jelas Zakaria, Senin (1/7/2024).
Zakaria mengatakan, sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) Kapolsek bisa bersikap tegas bahkan menghentikan kegiatan ilegal tersebut. Bukan malah meminta kepada Dinas Perindag dan ESDM Sumut untuk menghentikan kegiatan CV. Parak Tale itu.
"Sepertinya reformasi di tubuh Polri benah-benahnya belum sampai ke Kabupaten Mandailing Natal. Sehingga Kapolsek Natal lupa untuk membaca dan mempelajari kembali perundang-undangan yang berlaku saat ini," tegasnya.
(MRA/nusantaraterkini.co).
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWS VIDEOMenhan Dorong Revisi UU Pertahanan, Bentuk Pokja Bersama Komisi I DPR
Fadli Tara·17 menit yang lalu -
NEWSBukan Sekadar Relasi Kerja, Kapendam VI/Mulawarman Bangun Ikatan Kekeluargaan dengan Jurnalis Kaltim
hendra·27 menit yang lalu -
-
HUKUM DAN KRIMINALIRT di Sergai Ditangkap Edarkan Sabu, Sembunyikan Barang Bukti di Balik Pakaian
hendra·36 menit yang lalu -
-
SUMSELBawa 50 Cartridge Etomidate Kemasan Squid Game, Wanita di Prabumulih Ditangkap Polisi
hendra·1 jam yang lalu -
KOTA MEDANPelaku Pembunuhan Remaja Wanita di Kos Medan Tewas Dikeroyok, 5 Warga Ditangkap
M Aribowo·2 jam yang lalu -
NEWSDPRD Nias Selatan Setujui Pembahasan Ranperda APBD 2027, Pemkab Fokus Perkuat Infrastruktur dan Pelayanan Publik
hendra·2 jam yang lalu -
NEWS VIDEOHabiburokhman: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Kekuasaan untuk Menindas
Fadli Tara·2 jam yang lalu -
NEWS VIDEOPuan: RUU Perampasan Aset Tak Dibahas Tergesa-gesa, DPR Sudah Gelar 87 Kali Pertemuan
Fadli Tara·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
