BGN Kaji Pengurangan 8 Juta Penerima MBG, Siswa SMA Mampu Berpotensi Dicoret

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Badan Gizin Nasional (BGN) mengkaji refocusing Program Makan Bergizi Gratis 2027 dengan memangkas penerima yang dinilai mampu, termasuk sebagian siswa SMA, demi tepat sasaran.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari mengatakam, pembahasan tersebut merupakan agenda rutin, namun menjadi momentum bagi pimpinan baru BGN untuk memperkenalkan diri sekaligus memaparkan langkah-langkah perbaikan program.

"Komisi IX mendukung langkah-langkah perbaikan yang sedang kami lakukan. Salah satunya adalah refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran," kata Arumsari usai rapat bersama Komisi IX DPR ymembahas pagu indikatif BGN tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (15/6/2026).

Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, BGN memperoleh alokasi pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp270,2 triliun yang ditujukan bagi sekitar 81,5 juta penerima manfaat.

Namun demikian, BGN saat ini masih melakukan evaluasi terhadap kelompok penerima manfaat dengan melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis mengenai kelompok usia yang paling membutuhkan intervensi gizi.

Menurut Arumsari, hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa intervensi gizi paling krusial dilakukan sejak masa kehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan anak, kemudian dilanjutkan hingga usia tertentu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal.

"Kami berusaha mendengarkan para ahli dan pakar yang sudah ada di Kementerian Kesehatan. Dari situlah kami melakukan refocusing penerima manfaat," ujarnya.

Dalam skenario yang sedang dikaji, BGN mempertimbangkan pengurangan penerima manfaat dari kelompok tertentu, termasuk siswa SMA yang dinilai berasal dari keluarga mampu.

"Contoh gampang, mungkin siswa SMA yang berasal dari keluarga sangat mampu tidak perlu lagi diberikan MBG. Itu beberapa contoh yang sedang kami exercise dan berpotensi mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat," jelasnya.

Meski demikian, Arumsari menegaskan bahwa kajian tersebut masih bersifat sementara dan belum dibahas secara final bersama Kementerian Keuangan maupun Bappenas.

Ia memastikan langkah refocusing tidak akan menghilangkan esensi program MBG sebagai instrumen intervensi gizi pemerintah, melainkan untuk memastikan bantuan lebih fokus kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Selain melakukan penataan ulang sasaran penerima manfaat, BGN juga akan melakukan pembenahan terhadap tata kelola program, termasuk audit menyeluruh terhadap dapur penyedia makanan.

"Kami akan memanfaatkan momentum libur sekolah untuk menghentikan sementara operasional dan melakukan audit seluruh dapur. Kami ingin memastikan kualitas dapur sesuai kaidah yang baik dalam proses pengolahan makanan," katanya.

BGN juga tengah memperkuat sistem data dan tata kelola internal guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih akurat. Arumsari menilai data menjadi aspek penting dalam menentukan arah kebijakan dan efektivitas program MBG ke depan.

"Kami tidak mungkin membuat kebijakan tanpa data yang baik. Karena itu perbaikan data dan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terus kami lakukan," pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)