BGN Diminta Perjelas Aturan Suspend SPPG, DPR Usul Bentuk Panja Tata Kelola MBG

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Lucy Kurniasari, meminta Badan Gizi Nasional segera menyusun aturan yang jelas terkait mekanisme penghentian sementara (suspend) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Menurutnya, kepastian regulasi diperlukan agar pengelola SPPG memahami standar operasional yang harus dipenuhi dan alasan pemberian sanksi.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul berbagai persoalan yang mencuat di tubuh BGN setelah sejumlah petingginya, yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung, ditahan oleh Kejaksaan Agung.

Lucy menilai aturan suspend harus dibuat secara tegas, termasuk mekanisme, tata cara, hingga batas waktu pencabutan status suspend. Ia juga mengusulkan agar setiap SPPG hanya diberikan satu kali kesempatan melalui sanksi suspend.

"BGN juga harus tegas dalam membuat aturan suspend. Suspend cukup sekali diberikan kepada setiap SPPG," ujar Lucy, Sabtu (27/6/2026).

Selain itu, ia mendorong agar pembangunan SPPG lebih diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, kawasan tersebut masih memiliki jumlah balita, anak sekolah, dan ibu hamil dari kelompok ekonomi desil 1 hingga 4 yang membutuhkan dukungan gizi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Terkait penerima manfaat MBG, Lucy menilai pembatasan sasaran sudah seharusnya dilakukan agar program lebih tepat sasaran dan efisien. Ia mengusulkan penerima manfaat difokuskan pada siswa PAUD, SD, SMP, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia tunggal dari kelompok desil 1–4.

Menurutnya, siswa SMA tidak lagi menjadi prioritas karena tidak termasuk kelompok usia yang rentan mengalami stunting. Dengan pembatasan tersebut, jumlah penerima manfaat diperkirakan berkurang dari sekitar 82,9 juta menjadi sekitar 40 juta orang sehingga anggaran tahunan BGN dapat ditekan menjadi sekitar Rp150 triliun.

Lucy juga menilai penghentian sementara pelaksanaan MBG selama masa libur sekolah merupakan langkah yang wajar sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program. Karena itu, ia meminta pemilik SPPG dan asosiasi mitra BGN memahami kebijakan tersebut dan tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan usaha.

Ia juga menanggapi kritik dari Gabungan Pengusaha Mitra Badan Gizi Nasional yang menyoroti dampak penghentian sementara MBG terhadap petani, peternak, dan pelaku UMKM. Menurut Lucy, selama ini keterlibatan kelompok tersebut dalam rantai pasok MBG di banyak SPPG masih terbatas sehingga tidak tepat dijadikan alasan untuk menolak kebijakan evaluasi.

Sebagai langkah perbaikan, Lucy mengusulkan agar Komisi IX DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola MBG. Menurutnya, panja diperlukan untuk mengawasi proses evaluasi di BGN sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan program.

"Melalui Panja tersebut diharapkan dapat diketahui seluruh persoalan yang terjadi dalam tata kelola MBG sehingga dapat dirumuskan solusi yang komprehensif agar program berjalan lebih efektif dan efisien," pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)