Lucy: Nyanyian Sony Sonjaya Harus Jadi Pintu Masuk Bersihkan BGN dari KKN

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Lucy Kurniasari, mendukung langkah mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, yang mengungkap dugaan penyimpangan dan praktik korupsi di lingkungan BGN.

Menurut Lucy, pengungkapan yang disampaikan Sony dapat menjadi pintu masuk untuk membongkar pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di lembaga tersebut.

"Nyanyian Sony akan membuka tabir siapa saja yang terlibat dalam penyimpangan dan dugaan korupsi di BGN. Ini penting untuk mengungkap praktik KKN yang terjadi di dalam tubuh BGN," kata Lucy dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Politikus Partai Demokrat itu juga meminta Sony mengungkap secara terbuka keterlibatan pihak atau lembaga lain yang terkait dengan kepemilikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya, penjelasan mengenai proses pemberian atau pengelolaan SPPG yang diduga tidak wajar perlu disampaikan secara transparan agar dapat ditelusuri secara hukum.

"Misalnya Sony menjelaskan proses adanya lembaga yang memperoleh SPPG hampir 2.000. Dengan begitu, Sony memang membuka semua pihak dan lembaga yang mendapat SPPG secara tidak wajar dan berpotensi melanggar hukum," ujarnya.

Lucy menegaskan, praktik KKN harus dibongkar agar persoalan yang membelit BGN dapat diselesaikan dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut dapat dipulihkan.

"Dengan begitu, BGN ke depan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sudah pada titik nadir terendah. Kepercayaan masyarakat terhadap BGN dapat dipulihkan dan ke depannya BGN dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya lebih mudah," tuturnya.

Di sisi lain, Lucy mengapresiasi langkah BGN yang telah melakukan evaluasi tata kelola dan membatasi sasaran penerima manfaat program.

Ia berharap upaya perbaikan tersebut mampu meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap BGN maupun Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Semoga hal ini dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap BGN dan program MBG," katanya.

Selain menjadi sarana mengungkap dugaan penyimpangan, Lucy menilai informasi yang disampaikan Sony juga dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pembangunan dan pengelolaan SPPG di berbagai daerah.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.

"SPPG yang tidak memenuhi standar, dengan sendirinya harus diperbaiki. Dengan begitu nantinya standar tata kelola di SPPG sama di seluruh Indonesia," tegasnya.

Lucy menambahkan, pemenuhan standar operasional SPPG penting untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan dalam program MBG.

"Hal ini kiranya akan dapat meminimalkan keracunan makanan sebagaimana yang banyak terjadi beberapa waktu yang lalu," ujarnya.

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I itu berharap pengungkapan yang dilakukan Sony dapat menjadi momentum pembenahan menyeluruh di tubuh BGN.

"Dengan demikian, ke depannya BGN dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan lebih optimal dan terbebas dari KKN," pungkas Lucy. 

(LS/Nusantaraterkini.co)