Bayi 14 Bulan di Bulukumba Meninggal, Pemerintah Diminta Perkuat Pengawasan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Ashabul Kahfi, menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Nakla Syafira, bayi berusia 14 bulan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ia meminta pemerintah memperkuat pengawasan dan pelayanan kesehatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

Nakla sebelumnya menjadi perhatian publik setelah kisahnya mencuat ke masyarakat. Bayi tersebut diduga tidak mendapatkan asupan makanan dan susu selama 10 hari akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut diperparah dengan kesulitan keluarga membawa Nakla berobat serta belum terdaftarnya bayi itu sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Ashabul menilai peristiwa tersebut menjadi keprihatinan bersama sekaligus peringatan bagi pemerintah untuk memastikan seluruh anak mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan ekonomi maupun administrasi.

“Sebagai orang tua, saya bisa membayangkan betapa berat kesedihan keluarga yang ditinggalkan. Peristiwa ini sangat memprihatinkan dan harus menjadi perhatian serius kita semua. Jangan sampai masih ada anak-anak yang terlambat mendapatkan pertolongan kesehatan karena keterbatasan ekonomi maupun persoalan administrasi,” kata Ashabul Kahfi, Senin (2/11/2026).

Ia mendorong pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan melakukan penelusuran secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab kondisi Nakla tidak tertangani lebih awal. Menurutnya, perlu dievaluasi bagaimana pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas, Posyandu, hingga aparat desa dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan.

“Pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan perlu mengevaluasi bagaimana Puskesmas, Posyandu, dan aparat di tingkat desa menjangkau keluarga-keluarga rentan. Jangan sampai kita baru mengetahui ada warga yang membutuhkan pertolongan setelah kondisinya sudah sangat parah,” tegas politikus PAN ini.

Ashabul juga mengingatkan, kepesertaan BPJS Kesehatan maupun persoalan administrasi tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pertolongan medis, khususnya dalam kondisi gawat darurat.

Di sisi lain, legislator asal daerah pemilihan Sulawesi Selatan itu meminta masyarakat tidak terburu-buru menyalahkan pihak keluarga, termasuk sang nenek yang selama ini merawat Nakla.

Menurutnya, keluarga dengan kondisi ekonomi rentan justru membutuhkan pendampingan dan perhatian lebih intensif dari pemerintah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan akses pelayanan kesehatan.

“Justru keluarga dengan kondisi seperti ini seharusnya mendapatkan pendampingan lebih intensif dari pemerintah,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul turut mendorong Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah memperkuat sistem pendataan dan pemantauan kesehatan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Ia menegaskan, negara tidak boleh hanya bergerak setelah sebuah kasus menjadi perhatian publik. Upaya pencegahan dan deteksi dini harus diperkuat agar anak-anak yang membutuhkan pertolongan dapat segera teridentifikasi.

“Negara tidak boleh menunggu sebuah kasus viral baru bergerak memberikan pertolongan. Kita memang tidak bisa mengembalikan Nakla kepada keluarganya, tetapi kita harus memastikan kejadian serupa tidak terulang,” ungkapnya.

Ashabul menambahkan, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak semata-mata diukur dari kemampuan mengobati masyarakat yang sakit, tetapi juga dari kemampuan negara mencegah jatuhnya korban jiwa akibat keterlambatan penanganan.

“Keberhasilan pelayanan kesehatan juga harus diukur dari kemampuan mencegah warga kehilangan nyawa karena terlambat mendapatkan pertolongan,” pungkasnya.

 (LS/Nusantaraterkini.co)