Banyak Kontraktor Kapok Garap Proyek Pemerintah, Komisi V: Harus Ada Evaluasi Menyeluruh
Ini bukan hanya soal keterlambatan pembayaran atau proses birokrasi yang berbelit, tapi sudah menyangkut iklim kerja yang tidak sehat bagi para pelaku
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Syafiuddin Asmoro angkat suara terkait fenomena banyaknya kontraktor yang enggan kembali terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur pemerintah.
Baca Juga: Visa Haji Furoda Batal Terbit, Komisi VIII: Kawal Pengembalian Dana Jemaah
Menurutnya, kondisi ini merupakan sinyal kuat bahwa ada persoalan serius dalam tata kelola proyek yang perlu segera dievaluasi.
“Ini bukan hanya soal keterlambatan pembayaran atau proses birokrasi yang berbelit, tapi sudah menyangkut iklim kerja yang tidak sehat bagi para pelaku jasa konstruksi,” ujar Syafiuddin, Rabu (4/6/2025).
Syafiuddin menilai bahwa fenomena “kapok proyek” ini menunjukkan ketidakseimbangan antara risiko yang ditanggung kontraktor dan jaminan kepastian dari pihak pemerintah.
“Banyak kontraktor kecil dan menengah yang mengeluh soal lambatnya pencairan dana, tingginya biaya operasional yang tidak ter-cover, serta kerumitan administrasi. Kalau dibiarkan, sektor konstruksi nasional bisa lumpuh pelan-pelan,” tegasnya.
Legislator dapil Jawa Timur XI ini juga mendorong Kementerian PU dan lembaga-lembaga teknis terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa, termasuk skema pembayaran, sistem penalti, dan ketentuan teknis lapangan yang dinilai memberatkan kontraktor.
“Kita ingin proyek-proyek strategis berjalan lancar, tapi kalau pelaku utamanya sudah ogah-ogahan ikut tender karena trauma, maka pembangunan akan terganggu. Ini harus jadi alarm,” tambahnya.
Syafiuddin menegaskan, Komisi V DPR RI akan mendorong agenda evaluasi tersebut dalam rapat kerja bersama mitra kementerian dan mendorong langkah konkret agar kontraktor—terutama skala kecil dan menengah—tidak terus menjadi pihak yang dirugikan.
“Ke depan, perlu ada desain ulang sistem kemitraan antara pemerintah dan kontraktor yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan pembangunan jangka panjang,” tutup Syafiuddin.
Baca Juga: Armuzna Semakin Dekat, Bimbingan Diperketat dan Difokuskan
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku mendapat bisikan dari Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dhony Rahajoe terkait banyaknya pengusaha yang kapok menggarap proyek pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan dalam acara Creative infrastructure Financing (CreatIFF) 2025 di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025). Dody pun berharap pengusaha dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSFilep Wamafma Soroti DTSEN KIP Kuliah 2026: Jangan Sampai Mahasiswa Putus Kuliah
hendra·20 menit yang lalu -
NEWSKasus Lapas Cibinong, Pangeran Khairul Saleh Minta Pengunduran Diri Dirjenpas Ditangguhkan
hendra·41 menit yang lalu -
SUMSELGubernur Sumsel Bakal Perluas Kolam Retensi untuk Atasi Banjir Simpang Polda Jelang Musim Hujan
hendra·1 jam yang lalu -
NEWSFormappi Soroti Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran: Kini Lebih Tepat Disebut Kabinet Kompromi
hendra·1 jam yang lalu -
KRIMINALDitawar Rp300 Ribu untuk Seks, Pria di Labura Bunuh Pasangan Sesama Jenis: Satu Pelaku di Bawah Umur
hendra·2 jam yang lalu -
NEWSTak Banyak yang Tahu, Kapolri Suyudi Ario Seto Pernah Pamer Aksi Debus Bengkokkan Golok
hendra·2 jam yang lalu -
EKONOMIHarga Emas Turun Tipis ke Rp2.576.000 Per Gram, Perak Naik Menjadi Rp40.750
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
EKONOMIDPR Desak BI Perketat Keamanan QRIS dan Lindungi 65 Juta Pengguna dari Kejahatan Siber
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
POLITIKPengamat: Prabowo dan Jokowi Bisa Berhadapan di Pilpres Mendatang Jika Loyalis Dicopot
Rozie Winata·4 jam yang lalu -
Semua berita sudah ditampilkan