DPR Desak Penyaluran BSU 2026 Tepat Sasaran dan Transparan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR Asep Romy Romaya menyambut baik rencana pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026.

Namun, pemerintah diminta memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap daya beli pekerja.

“Kami menyambut baik rencana pemerintah kembali memberikan BSU. Dalam kondisi daya beli yang perlu dijaga, bantuan ini menjadi bantalan penting bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan harian,” ujarnya, Jumat (2/10/2026).

Ia menyoroti rencana pemerintah mengalokasikan anggaran hampir Rp12 triliun untuk sekitar 13,3 juta pekerja terdampak. Setiap penerima disebut akan memperoleh BSU sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, dengan total Rp900 ribu yang disalurkan secara bertahap.

Menurut Asep, pemerintah perlu terbuka sejak awal mengenai kriteria penerima, sumber data, hingga mekanisme verifikasi. Kejelasan aturan teknis dan kanal pengaduan juga dinilai penting untuk mencegah kebingungan masyarakat.

“Pemerintah perlu memberikan kepastian kriteria resmi BSU 2026 dan jangan biarkan publik menggunakan asumsi tahun lalu. Kepastian informasi penting agar tidak terjadi simpang siur di lapangan,” tegasnya.

Legislator asal Jawa Barat itu juga meminta validasi data kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dan verifikasi batas upah penerima dilakukan secara ketat. Pencocokan data NIK dengan data kepesertaan harus akurat untuk mencegah kesalahan maupun penerima yang tidak memenuhi kriteria.

“Yang kita inginkan sederhana, bantuan benar-benar diterima pekerja yang berhak tanpa ada kebocoran. Jangan sampai ada buruh yang memenuhi syarat justru terlewat dari pendataan,” katanya.

Selain itu, Asep mendesak Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan posko atau hotline pengaduan terpadu yang mudah diakses pekerja di berbagai daerah. Kanal tersebut dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian kendala administrasi, termasuk persoalan penyaluran melalui perbankan.

“Pengawasan penyaluran BSU harus diperketat seiring besarnya anggaran yang dikucurkan negara. Kanal pengaduan publik harus disiapkan agar setiap masalah teknis penerima bisa diselesaikan cepat,” ujarnya.

Asep menilai BSU tidak hanya berfungsi sebagai bantuan tunai bagi pekerja, tetapi juga dapat menjadi stimulus untuk menjaga konsumsi rumah tangga dan menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah.

“BSU harus menjadi bagian dari skema besar menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga secara nasional. Dampak ekonomi BSU diharapkan berputar positif hingga ke tingkat pedagang kecil di akar rumput,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)