Formappi Soroti Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran: Kini Lebih Tepat Disebut Kabinet Kompromi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyoroti reshuffle ketujuh Kabinet Prabowo-Gibran. 

Ia menilai komposisi kabinet saat ini semakin menunjukkan kuatnya akomodasi terhadap kepentingan elite partai politik pendukung pemerintah.

Menurut Lucius, hampir seluruh ketua umum partai politik koalisi mendapat posisi sebagai menteri. Kondisi tersebut, kata dia, memperlihatkan kabinet lebih banyak digunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik ketimbang semata-mata menjalankan agenda pemerintahan.

"Terlihat sekali bagaimana Presiden terus menyenangkan parpol dengan membuka 'lowongan' kabinet untuk elite parpol," ujar Lucius kepada Nusantaraterkini.co, Jumat (2/10/2026).

Ia mencontohkan Partai Golkar. Selain ketua umumnya yang mendapatkan posisi strategis, jabatan menteri juga diberikan kepada sekretaris jenderal partai tersebut.

Bahkan, Lucius menilai pembentukan kementerian koordinator baru menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik tertentu.

"Kalau kursi sudah habis pun, Presiden rela membuat lembaga atau posisi baru untuk menyenangkan partai pendukung," katanya.

Lucius menyebut kondisi tersebut membuat kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran sulit lagi disebut sebagai "Kabinet Kerja". Menurutnya, kabinet saat ini lebih tepat disebut sebagai "Kabinet Kompromi".

"Kalau kabinet seperti ini jelas tidak bisa lagi dibilang Kabinet Kerja. Ini adalah Kabinet Kompromi," tegasnya.

Menurut Lucius, akomodasi terhadap partai politik pendukung juga berimplikasi terhadap fungsi pengawasan parlemen. Partai-partai pendukung pemerintah dinilai menjadi lebih sulit memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

"Parpol pendukung dibikin tak punya sedikit celah untuk mengkritik program pemerintah," ujarnya.

Akibatnya, berbagai program pemerintah yang dinilai bermasalah oleh publik tidak selalu mendapatkan kritik keras dari partai politik di parlemen. Dukungan politik tersebut, kata Lucius, membuat pemerintah seolah tidak menghadapi persoalan politik yang berarti.

"Intinya dukungan parpol membuat pemerintah nampak tak punya masalah secara politik," katanya.

Lebih jauh, Lucius menilai strategi mengakomodasi elite partai ke dalam kabinet berpotensi "mematikan" fungsi parlemen. Berbagai kebijakan pemerintah yang berdasarkan undang-undang membutuhkan persetujuan DPR, menurutnya, akan lebih mudah mendapatkan dukungan.

"Pada saat yang sama strategi mengakomodasi elit parpol di kabinet sukses 'mematikan' parlemen," ujar Lucius.

Ia mengingatkan kondisi tersebut berbahaya bagi demokrasi karena pemerintah berpotensi merasa selalu berada di pihak yang benar, sementara kritik dari publik justru dianggap sebagai persoalan.

"Bahaya terbesar kabinet ini, pemerintah selalu merasa benar dan pengkritik atau publik yang salah," katanya.

Lucius juga menyinggung persoalan pemberantasan korupsi dan independensi lembaga penegak hukum. Ia menilai kedekatan elite politik dengan pemerintah dapat membuat persoalan hukum di lingkungan pemerintahan dipandang berbeda, kecuali jika kasus tersebut sudah masuk ke proses penindakan oleh aparat penegak hukum.

Ia kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan proses pergantian Kapolri serta perpindahan mantan Kapolri ke lingkungan Istana.

"Karena itu penegak hukum juga ditanyakan dengan memastikan elit lembaga-lembaga itu dalam kendali Presiden. Itulah yang terjadi dengan proses pergantian Kapolri sekaligus memindahkan mantan Kapolri ke Istana," pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co).