Anis Byarwati Dorong Literasi Keuangan Jadi Benteng Masyarakat Hadapi Penipuan Digital

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mendorong penguatan literasi keuangan di tengah maraknya digitalisasi yang diikuti meningkatnya berbagai modus penipuan digital.

Anis mengatakan, literasi keuangan tidak hanya penting bagi masyarakat awam, tetapi juga harus menyasar seluruh lapisan masyarakat. Pasalnya, penipuan keuangan kini dapat menimpa siapa saja, termasuk masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi.

"Literasi keuangan itu bukan hanya untuk masyarakat awam, tapi untuk semua segmen yang penting. Karena penipuan itu bukan hanya menyasar golongan awam saja, tapi masyarakat berpendidikan pun sekarang sudah banyak terkena penipuan," kata Anis, Jumat (18/9/2026).

Menurutnya, perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan keuangan. Namun, di sisi lain, digitalisasi juga membuka ruang bagi semakin beragamnya modus penipuan, termasuk pinjaman online (pinjol) ilegal dan investasi ilegal.

Karena itu, Anis menilai upaya perlindungan konsumen harus dilakukan dari dua sisi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap layanan keuangan ilegal, sementara masyarakat harus dibekali pengetahuan yang memadai agar mampu mengenali dan menghindari modus penipuan.

"Jadi dua sisi. OJK melakukan kegiatan sesuai dengan kewenangannya, masyarakat pun harus dikuatkan. Jadi ada dua arah," ujarnya.

Anis menyebut Komisi XI DPR RI terus melakukan koordinasi, rapat, serta pengawasan terhadap kinerja OJK, termasuk mendorong pengawasan terhadap pinjol ilegal.

Selain mendorong penindakan terhadap pelaku, DPR juga turut membantu OJK memperluas sasaran kegiatan literasi keuangan melalui berbagai kegiatan di daerah pemilihan masing-masing anggota DPR.

Anis menilai masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang baik akan lebih mampu melindungi dirinya dari berbagai risiko keuangan.

"Kalau masyarakat itu well-educated, well-literate, insyaallah akan bisa menangkal. Jadi literasi itu juga menjadi perlindungan konsumen," katanya.

Ia mengungkapkan, dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang terjerat pinjol karena membutuhkan dana secara mendesak, tetapi tidak memiliki akses untuk meminjam dari perbankan maupun keluarga.

Kemudahan akses pinjaman ilegal, kata Anis, sering kali membuat masyarakat tidak menyadari risiko hingga akhirnya terjerat.

"Karena ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Misalnya orang butuh, tapi dia tidak bisa pinjam ke bank, tidak bisa pinjam ke saudara. Dia mengakses yang gampang, kemudian tanpa disadari dia terjerat," tuturnya.

Anis mengatakan, sejumlah persoalan masyarakat terkait pinjol maupun investasi ilegal juga disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan bantuan penyelesaian. DPR kemudian dapat menyampaikan dan memediasi persoalan tersebut dengan OJK.

"Yang sampai ke kita juga ada yang minta dimediasi untuk dibantu. Kita akan sampaikan itu kepada OJK, baik di rapat-rapat maupun secara langsung," ujarnya.

Ia berharap kegiatan edukasi dan literasi keuangan dapat dilakukan secara masif sehingga masyarakat tidak hanya mampu melindungi dirinya sendiri, tetapi juga dapat memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar.

Menurut Anis, masyarakat yang telah mendapatkan edukasi dapat berperan sebagai penyambung informasi bagi keluarga, saudara, tetangga, dan lingkungan di sekitarnya.

"Harapannya masyarakat semakin well literate, sehingga dia bisa melindungi dirinya, kemudian dia bisa memberikan edukasi juga kepada sekelilingnya, saudaranya, tetangganya," kata Anis.

Anis menegaskan, penguatan literasi keuangan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Para pihak yang telah mendapatkan edukasi juga diharapkan ikut menyebarkan pengetahuan tersebut kepada masyarakat lainnya.

"Ini memang harus masif dilakukan. Kita juga sebagai duta-duta literasi, kalau kita dapat edukasi, kita juga harus berdampak dan mengedukasi kepada yang lain," pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)