Anggota DPR Desak KPK Hukum Berat Pelaku Korupsi Dana Bencana BNPB ​

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR, Hasbiallah Ilyas, meminta para pelaku dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dijatuhi hukuman berat jika terbukti bersalah. Desakan itu disampaikan menyusul penetapan lima tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasbiallah menilai dugaan korupsi dana kebencanaan sebagai tindakan yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Terlebih, kasus tersebut mencuat ketika Indonesia tengah menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membutuhkan penanganan serius dan dukungan anggaran memadai.

“Saya sangat prihatin dengan kasus dugaan korupsi dana kebencanaan di BNPB ini. Apalagi, kasus tersebut mencuat saat Indonesia sedang menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Ini sungguh menyakiti hati masyarakat yang sedang membutuhkan kehadiran negara dalam penanganan bencana,” ujar Hasbiallah, Kamis (15/10/2026).

Politisi yang akrab disapa Hasbi itu menegaskan, dana kebencanaan merupakan anggaran untuk membantu masyarakat, khususnya warga terdampak bencana yang membutuhkan pertolongan dalam situasi darurat. Karena itu, dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut harus diusut secara serius.

Menurutnya, korupsi dana kebencanaan tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menghambat penanganan bencana dan penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Hasbi mendesak KPK mengusut perkara tersebut hingga tuntas, termasuk menelusuri aliran dana, mekanisme pengadaan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dari unsur pemerintah maupun swasta.

“Siapa pun yang terlibat harus ditindak tegas. Tidak boleh ada tebang pilih, tidak boleh ada pihak yang berusaha melindungi pelaku, dan tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum. KPK harus berani mengusut perkara ini sampai ke akar-akarnya,” tegas bekas Anggota DPRD Jakarta tersebut.

Ia juga meminta proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel tanpa intervensi. Menurutnya, penegakan hukum harus didasarkan pada bukti dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasbi menegaskan, para tersangka harus dijatuhi hukuman maksimal sesuai ketentuan hukum apabila terbukti bersalah di pengadilan. Hukuman tegas, katanya, diperlukan untuk memberikan efek jera dan mencegah penyalahgunaan anggaran publik di kemudian hari.

“Kalau terbukti bersalah, para pelaku harus dihukum berat dan maksimal sesuai undang-undang. Jangan sampai ada kesan bahwa mengorupsi dana bencana merupakan kejahatan yang bisa diselesaikan dengan hukuman ringan,” ujarnya.

Ia berharap KPK terus menyampaikan perkembangan perkara kepada publik sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam pengelolaan anggaran yang menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat.

(LS/Nusantaraterkini.co)