Anggota DPR Dorong KPK Usut Kasus BNPB Tanpa Ganggu Layanan Darurat ​

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyayangkan dugaan penyelewengan anggaran kebencanaan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  Ia meminta proses hukum berjalan profesional tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana.

Selly mengatakan, dirinya menghormati langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK. Namun, ia merasa prihatin karena kasus tersebut mencuat ketika Indonesia masih menghadapi berbagai bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga banjir bandang di Padang.

"Harus ada ruang bagi berjalannya proses hukum secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Selly, Kamis (15/10/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, penanganan bencana membutuhkan perhatian serius dan kerja sama berbagai pihak. Menurutnya, banyak personel dari lintas lembaga dan kementerian yang terus bekerja keras untuk melindungi masyarakat di tengah situasi darurat.

Mereka antara lain personel BNPB dan BPBD, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, prajurit TNI-Polri, sukarelawan, hingga masyarakat yang terlibat langsung dalam penanggulangan bencana.

"Mereka berhadapan langsung dengan risiko kebakaran, asap, gangguan kesehatan, dan berbagai keterbatasan di lapangan. Dedikasi mereka harus tetap dihargai dan didukung," ujarnya.

Selly berharap, proses hukum yang sedang berjalan tidak mengganggu pelayanan kebencanaan maupun koordinasi antarlembaga dalam menangani bencana di berbagai daerah.

Ia menegaskan, masyarakat yang terdampak bencana harus tetap menjadi prioritas pemerintah dengan memastikan ketersediaan perlindungan, bantuan, dan respons cepat.

"Masyarakat yang terdampak harus tetap mendapatkan perlindungan, bantuan, dan respons cepat dari negara," tegasnya.

Selain itu, Selly menekankan pentingnya pengawasan terhadap seluruh program dan anggaran penanggulangan bencana agar dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Menurutnya, anggaran kebencanaan merupakan amanah publik yang harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, terutama warga yang sedang menghadapi situasi darurat.

"Anggaran kebencanaan adalah amanah publik yang harus benar-benar digunakan untuk keselamatan dan kepentingan masyarakat, terutama mereka yang sedang menghadapi situasi darurat," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, perkara yang tengah diusut lembaga antirasuah tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk yang menggunakan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana.

"Ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan," terang Budi. 

(LS/Nusantaraterkini.co)