Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa hingga kini masih ada sekitar 29 juta warga Indonesia yang belum memiliki rumah. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan pemerintah secara bertahap dan berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri akad massal 50.030 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekaligus serah terima kunci rumah di Serang, Banten, Sabtu (20/12).
Meski mengaku bersyukur atas capaian program perumahan yang berjalan, Prabowo menegaskan perjuangan pemerintah masih panjang. Menurutnya, jutaan masyarakat Indonesia masih menunggu kehadiran negara dalam pemenuhan kebutuhan hunian yang layak.
Baca Juga : Kritik Keras Hensa Soal Danantara, dari Risiko Fiskal hingga Ancaman Elitisme Ekonomi
“Saya merasa gembira hari ini, tetapi kita harus jujur mengakui bahwa perjalanan kita masih jauh. Masih ada sekitar 29 juta rakyat yang belum memiliki rumah,” ujar Prabowo.
Ia menekankan bahwa persoalan perumahan rakyat membutuhkan kerja keras dan sinergi seluruh jajaran pemerintahan. Secara khusus, Prabowo meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk terus mencari terobosan dan solusi konkret.
“Pak Ara harus bekerja keras. Semua menteri harus kompak. Kalau ada kehendak, pasti ada jalan,” tegasnya.
Baca Juga : Momen Hangat Presiden Prabowo dan Macron di Jamuan Malam Istana Élysée
Prabowo juga menyoroti besarnya potensi kekayaan sumber daya Indonesia. Namun, ia menilai tantangan utama selama ini adalah bagaimana mengelola kekayaan tersebut secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab demi kepentingan rakyat.
“Negara kita kaya, tetapi kita harus koreksi diri. Selama ini kita kadang kurang cermat dalam mengelolanya. Ke depan, kekayaan itu harus dikelola dengan lebih baik,” katanya.
Selain itu, Prabowo menegaskan pentingnya kehadiran negara melalui penegakan hukum dan regulasi yang tegas. Menurutnya, pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi menjadi syarat utama keberhasilan program pembangunan, termasuk di sektor perumahan rakyat.
Baca Juga : GAMKI Sumut Desak PKP dan PU Percepat Pembangunan Hunian Layak Korban Banjir Sumatera
“Negara harus hadir, hukum harus ditegakkan, dan pemerintah harus bersih. Tidak boleh ada toleransi terhadap korupsi,” pungkas Prabowo.
(Dra/nusantaraterkini.co)
