GAMKI Sumut Desak PKP dan PU Percepat Pembangunan Hunian Layak Korban Banjir Sumatera

Nusantaraterkini.co, MEDAN - DPD GAMKI Sumatera Utara (Sumut) menyerukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar segera mempercepat pembangunan hunian layak bagi korban banjir dan longsor Sumatera.

Seperti diketahui, akibat bencana yang menerjang hingga tiga provinsi ini, banyak warga yang harus kehilangan tempat tinggal.

Berdasarkan laporan resmi pemerintah daerah, ribuan warga terpaksa mengungsi setelah rumah mereka rusak diterjang banjir bandang.

Kawasan pesisir dan bantaran sungai menunjukkan tingkat kerentanan yang semakin tinggi akibat sedimentasi, tata ruang yang tidak adaptif, serta dampak perubahan iklim.

Baca Juga : Posko Penanggulangan Bencana Desa Garoga Kebanjiran Akibat Meluapnya Sungai Aek Garoga

Ketua DPD GAMKI Sumut, Swangro Lumbanbatu menegaskan, organisasi ini hadir bukan hanya untuk memberikan bantuan sesaat, tetapi juga menawarkan solusi jangka panjang.

Banjir yang melanda khususnya di Sumut, sebutnya, menjadi peringatan bahwa sistem tata ruang dan mitigasi risiko bencana harus ditata ulang secara serius.

"Hunian yang aman dan layak menjadi kebutuhan mendesak, sehingga pemerintah diharapkan menjadikannya prioritas utama dalam pemulihan pascabencana," ungkapnya dalam keterangan, Selasa (9/12/2025).

GAMKI, lanjutnya, menekankan semangat Ora et Labora, berdoa dan bekerja, yang tercermin dalam Kolose 3:23.

Baca Juga : HIPKA Sumut Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Sumut–Aceh

"Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia," sebutnya.

Semangat ini, jelasnya, mendorong komitmen organisasi memperjuangkan keadilan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak, sebagai wujud nyata iman yang diwujudkan melalui tindakan.

Dalam seruannya, GAMKI juga menegaskan desakan khusus agar PKP dan PU mempercepat pembangunan hunian layak sambil memperkuat ketahanan infrastruktur serta mengintegrasikan strategi adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan tata ruang. 

Data terverifikasi menunjukkan dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera cukup parah. Per 7 Desember 2025, tercatat sekitar 105.900 rumah mengalami kerusakan di wilayah terdampak, sementara total rumah rusak di 51 kabupaten diperkirakan mencapai 121.500 unit.

Laporan lain menunjukkan 10.400 rumah hancur akibat banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, dengan rincian sekitar 5.200 di Aceh, 2.800 di Sumatera Barat, dan 2.400 di Sumatera Utara. 

Baca Juga : Penindakan Satgas PKH: Segel Area Proyek di Lokasi PLTA Simarboru Pasca-Bencana Aek Garoga

Kerusakan juga meluas ke fasilitas umum dan infrastruktur publik, termasuk sekitar 270 fasilitas kesehatan, 405 jembatan, dan 509 fasilitas pendidikan, gedung, serta kantor lainnya.

Begitu juga, korban jiwa akibat bencana ini mencapai 916 orang meninggal, 274 hilang, dan lebih dari 4.200 luka-luka. Sementara itu, sekitar 570 ribu orang mengungsi, dan total warga terdampak diperkirakan mencapai 1,5 juta orang.

Berbagai laporan menunjukkan perbedaan angka kerusakan rumah, dari 105.900 hingga 121.500 unit, tergantung periode pelaporan dan metode verifikasi. Kategori “rusak” juga bervariasi, mulai dari ringan, sedang, hingga berat, sementara beberapa laporan tidak merinci per kategori. Infrastruktur publik yang terdampak signifikan menunjukkan bahwa pemulihan harus meliputi perbaikan hunian sekaligus fasilitas vital lainnya.

GAMKI, tambahnya, menekankan, pemulihan masyarakat tidak boleh berhenti pada bantuan darurat semata. Negara harus hadir sampai warga dapat hidup dalam kondisi layak dan aman.

"Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat sipil, pemulihan Sumatera Utara diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberi harapan baru bagi korban banjir," pungkasnya.

(Akb/Nusantaraterkini.co)