Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Pakar komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) melontarkan kritik keras terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Ia menilai lembaga raksasa pengelola aset negara ini menyimpan banyak persoalan serius, mulai dari risiko fiskal, tata kelola BUMN yang bermasalah, hingga potensi memperlebar ketimpangan antarwilayah jika tidak dikoreksi sejak awal.
Baca Juga : Danantara Rp900 Miliar Dolar: Tanpa Transparansi, Bisa Jadi Simbol Elitisme Baru
Menurutnya, pemerintah terlalu agresif mempromosikan Danantara sebagai “mesin pertumbuhan baru”, tanpa menjelaskan secara gamblang dampak jangka pendek yang harus ditanggung negara.
Baca Juga : Prabowo Tegaskan Pemerintah Terbuka Terima Bantuan Publik untuk Pemulihan Bencana Sumatera
Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah pengalihan sebagian dividen BUMN ke Danantara, yang justru berpotensi melemahkan kapasitas APBN dalam membiayai kebutuhan pembangunan mendesak.
“Danantara ini diklaim untuk kepentingan nasional. Tapi pertanyaannya sederhana: bagaimana memastikan konsolidasi aset strategis negara ini benar-benar menghasilkan pertumbuhan jangka panjang tanpa mengorbankan ketahanan fiskal jangka pendek? Digarisbawahi, Danantaranya mungkin bagus, tapi BUMN-nya belum tentu sehat,” ujarnya, Senin (26/1/2026).
Baca Juga : RUU Perampasan Aset Digulirkan, Pakar Ingatkan Resiko Dijadikan Senjata Politik
Ia menilai pemerintah belum jujur kepada publik soal konsekuensi fiskal dari kebijakan tersebut. Ketika dividen BUMN dialihkan, negara justru kehilangan salah satu sumber pembiayaan pembangunan jangka pendek, sementara manfaat Danantara masih bersifat janji dan proyeksi.
Baca Juga : Panglima TNI Dampingi Presiden RI Resmikan RDMP Balikpapan, Tonggak Kemandirian Energi Nasional
Lebih jauh, Hensa membongkar persoalan laten BUMN yang hingga kini belum disentuh serius pemerintah, yakni tingginya biaya tetap yang membebani keuangan perusahaan pelat merah.
“Masalah utama BUMN itu fixed cost. Mau rugi atau untung, gajinya sama. Bonus tetap ada. Ini penyakit lama. Sekarang memang bagus Pak Prabowo hapuskan tantiem, tapi jangan berhenti di situ,” tegasnya.
Baca Juga : Hutama Karya Percepat Pemulihan Fasilitas Publik Pascabencana di 11 Wilayah Sumatera Utara
Tak hanya soal fiskal dan efisiensi, Hensa juga menyoroti ancaman ketimpangan regional akibat konsolidasi aset melalui Danantara. Ia mempertanyakan mekanisme distribusi manfaat investasi nasional agar tidak hanya menumpuk di wilayah tertentu.
“Bagaimana menjamin keuntungan Danantara dirasakan daerah? Banyak daerah hidup dari transfer pusat untuk bangun jalan, sekolah, dan layanan dasar. Kalau tidak ada mekanisme distribusi yang adil, Danantara ini justru memperlebar jurang ketimpangan,” katanya.
Ia mencontohkan, konsentrasi BUMN di wilayah Jawa berpotensi membuat provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur semakin dominan secara ekonomi, sementara daerah lain hanya menjadi penonton tanpa efek pengganda yang signifikan.
“Jawa Barat mungkin penuh BUMN. Jawa Tengah, Jawa Timur juga. Daerah lain bagaimana? Ini tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
Hensa juga mengkritik keras pola komunikasi pemerintah terkait Danantara yang dinilai terlalu elitis dan minim substansi. Menurutnya, gencarnya seremoni dan peluncuran megah, bahkan dihadiri tiga presiden tidak sebanding dengan kejelasan narasi kebijakan dan bukti konkret yang dibutuhkan publik.
“Kalau tidak dikomunikasikan dengan transparan dan berbasis bukti, Danantara akan dianggap proyek elite ekonomi dan instrumen sentralisasi kekuasaan,” tegasnya.
Ia menilai publik, terutama di daerah, membutuhkan narasi keadilan dan data konkret, bukan jargon besar yang jauh dari realitas keseharian masyarakat.
“Publik butuh bukti, bukan janji. Butuh keadilan, bukan slogan. Pemerintah harus membuka ruang dialog, bukan sekadar monolog kekuasaan,” ujarnya.
Kritik juga diarahkan pada rencana penyederhanaan jumlah BUMN dari sekitar 800 menjadi 200 entitas. Menurut Hensa, kebijakan ini menyimpan bom waktu sosial jika tidak disertai skema transisi yang jelas.
“Kalau dari 800 jadi 200 BUMN, itu karyawan mau ke mana? Direksi, komisaris, dan jaringan politik di dalamnya mau dikemanakan? Ini bukan persoalan teknis, tapi sosial dan politik,” katanya.
Meski mengakui Danantara berpotensi menjadi instrumen ekonomi strategis, Hensa menegaskan pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap berbagai risiko internal yang justru bisa menggagalkan ambisi besar tersebut.
“Danantara digadang-gadang sebagai keajaiban ekonomi Indonesia. Tapi sejauh ini, yang terlihat justru tantangan internal dan kebijakan yang belum matang. Kalau ini tidak dibenahi, mimpi besar itu bisa berubah jadi masalah besar,” pungkasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
