Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Wacana Sekolah Lima Hari, DPRD Sumut Soroti Dampak Psikologis Siswa

Editor:  Feriansyah Nasution
Reporter: Junaidin Zai
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Ilustrasi. Pelajar SMA. (Dok. Istimewa)

Nusantaraterkini.co, MEDAN – Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menerapkan sistem pembelajaran lima hari di sekolah jenjang SMA/SMK menuai sorotan. Wakil Ketua DPRD Sumut, Salman Alfarisi, mengingatkan agar kebijakan ini tidak justru menimbulkan tekanan baru bagi siswa.

Menurut Salman, meski waktu belajar di sekolah akan dipadatkan dari Senin hingga Jumat, pemerintah perlu memastikan bahwa siswa tidak terbebani dengan pekerjaan rumah di akhir pekan.

“Sabtu dan Minggu harus jadi ruang anak untuk berkembang di luar sekolah. Jangan sampai dua hari itu hanya berganti rupa menjadi kelas tambahan yang tidak resmi,” kata Salman kepada Nusantaraterkini.co, Jumat (16/5/2025).

Baca Juga : Hari Kedua Operasi Keselamatan Toba, Ditlantas Polda Sumut Terapkan Buddy System

Ia menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial dalam merancang kebijakan pendidikan. Menurutnya, waktu istirahat dan ruang beraktivitas bebas sangat penting bagi keseimbangan mental pelajar.

Salman juga menyinggung soal pengawasan aktivitas siswa di luar sekolah. “Kalau pemerintah tidak hadir di luar ruang kelas, maka dua hari libur ini berpotensi disalahgunakan, atau malah jadi ruang kosong yang tidak produktif,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Sumut sebelumnya menyatakan kebijakan sekolah lima hari akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2026/2027. Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, menyebutkan saat ini pihaknya masih menyusun kajian pelaksanaan.

Baca Juga : Dari Ambulans hingga Tas Sekolah, Agincourt Resources Salurkan Dukungan Program PPM Senilai Rp2,76 M

Ia mengatakan, program ini merupakan bagian dari visi dan misi Gubernur Sumut untuk menata sistem pendidikan yang lebih efisien. Namun, belum ada penjelasan rinci mengenai mekanisme pengawasan dan dukungan psikologis bagi siswa selama masa transisi.

Salman menegaskan, kebijakan ini tak cukup disusun di ruang rapat. “Perlu mendengarkan langsung suara dari sekolah, orang tua, bahkan siswa sendiri. Jangan sampai niat baik ini malah berdampak buruk,” tuturnya.

(cw7/nusantaratedkini.co)

Baca Juga : Aliansi Pemuda Ono Niha Sibolga-Tapteng Aksi Damai di Kantor Dishub dan Kantor Wali Kota Sibolga, Ini Tuntutannya