Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah melalui ID Food dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2026 tidak sekadar bersifat administratif, melainkan benar-benar menunjukkan kehadiran dan keberpihakan negara terhadap rakyat, khususnya korban bencana hidrometeorologi di Sumatera dan masyarakat di daerah 3T.
Alex pun menyoroti minimnya titik GPM di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, padahal ribuan warga di daerah tersebut tengah berada dalam kondisi ekonomi dan sosial yang sangat rentan.
“Ada ribuan warga kita yang tercatat sebagai korban bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Negara tidak boleh absen. Titik GPM harus diperbanyak di wilayah bencana ini. Jangan sampai program nasional justru jauh dari rakyat yang paling membutuhkan,” tegas Alex, Kamis (5/2/2026).
Baca Juga : Sengketa 4 Pulau Rebutan Aceh-Sumut, Legislator Desak Pemerintah Cabut SK Mendagri
Berdasarkan paparan ID Food, dari total 420 titik GPM nasional, Aceh hanya mendapat 2 titik, Sumatera Utara 4 titik, dan Sumatera Barat 9 titik. Alex menilai kebijakan ini tidak mencerminkan asas keadilan sosial, terlebih menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Alex bahkan mendorong agar GPM di wilayah bencana digelar secara gratis sebagai bentuk empati dan tanggung jawab negara.
“Kalau tidak bisa gratis, minimal titiknya diperbanyak. Warga kita sedang berduka dan kesulitan ekonomi. Jangan bebani mereka dengan mekanisme pasar,” ujarnya.
Baca Juga : Perempuan Rentan Terjerat Pinjol, DPR Desak Pemerintah Cabut Izin Pinjol Nakal
Selain itu, Komisi IV DPR RI juga mengkritisi ketimpangan alokasi GPM antara wilayah urban dan daerah tujuan mudik. Alex membandingkan rencana 65 titik GPM di DKI Jakarta dengan 45 titik di Jawa Tengah, yang notabene menjadi tujuan utama arus mudik.
“Setiap Lebaran, penduduk Jakarta pulang kampung ke Jawa Tengah. Secara logika kebijakan publik, GPM seharusnya lebih banyak di daerah tujuan mudik, bukan justru menumpuk di Jakarta,” kata Alex.
Dalam konteks pengawasan anggaran dan pelaksanaan program, Alex juga mempertanyakan jadwal penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng untuk 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun 2026.
Ia meminta Bapanas dan Bulog mempercepat distribusi pada Februari–Maret, agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat sebelum lonjakan harga pangan.
“Pengalaman tahun lalu harus jadi pelajaran. Jangan menunda. Dengan kondisi geografis Indonesia, terutama wilayah pedalaman dan Papua, keterlambatan distribusi bisa berarti rakyat tidak kebagian bantuan,” tegasnya.
Komisi IV DPR RI menegaskan akan terus mengawal kebijakan pangan nasional agar tidak melenceng dari prinsip keadilan, keberpihakan pada rakyat kecil, dan amanat konstitusi.
(LS/Nusantaraterkini.co)
