Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR Rina Saadah melontarkan kritik keras terhadap pemerintah yang kembali mengklaim stok pangan aman menjelang Ramadan, namun gagal menjamin harga tetap terjangkau di pasar.
Menurut Rina, klaim surplus pangan yang kerap dipamerkan pemerintah setiap tahun justru semakin kehilangan makna ketika masyarakat kecil tetap harus membeli beras, minyak, dan bahan pokok lain dengan harga tinggi.
“Negara selalu bangga dengan angka stok nasional. Tapi rakyat kecil tidak belanja di neraca, mereka belanja di pasar. Kalau di pasar harganya mahal, berarti negara gagal,” tegas Rina, Kamis (5/2/2026).
Baca Juga : Prabowo Tolak Bantuan Asing, Komisi V DPR Ingatkan Pemerintah Agar Tak Malu Terima Bantuan Bencana Sumatera
Ia menilai persoalan pangan nasional bukan terletak pada produksi, melainkan pada ketidakmampuan negara mengendalikan distribusi dan spekulasi harga yang terus berulang setiap Ramadan dan Lebaran.
Rina menyoroti wilayah defisit pangan dan daerah 3T sebagai korban utama kegagalan tata kelola pangan.
Menurutnya, setiap tahun daerah-daerah ini selalu menjadi titik termahal harga beras, gula, dan minyak goreng, sementara pemerintah sibuk merilis angka stok di pusat.
Baca Juga : Gudang Penuh Saat Rakyat Kelaparan, Senator Azhari Cage Kecewa Kinerja Bulog Aceh
“Kalau pemerintah betul-betul hadir, tidak mungkin masyarakat di daerah terpencil membayar harga pangan dua kali lipat dari Jakarta,” ujarnya.
Lebih jauh, Rina mengkritik model kebijakan pangan yang terfragmentasi antara Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bulog, dan ID Food.
Ia menyebut koordinasi antar-lembaga itu lebih mirip persaingan birokrasi ketimbang satu komando untuk melindungi rakyat.
Baca Juga : Jika Stok Pangan dalam Negeri Kuat, MPR Dukung Prabowo Setop Impor Beras di Tahun 2025
“Semua mengaku bekerja, tapi harga tetap liar. Ini bukan soal kurang lembaga, ini soal terlalu banyak ego dan terlalu sedikit eksekusi,” katanya.
Rina juga memperingatkan bahwa kebijakan stabilisasi yang hanya fokus pada konsumen tanpa melindungi petani justru akan menciptakan krisis baru.
“Petani ditekan harga gabahnya, konsumen ditekan harga berasnya. Yang untung justru tengkulak dan spekulan. Ini kegagalan negara yang paling telanjang.” terangnya.
Ia menuntut peta stok dan peta risiko harga pangan per wilayah segera dibuka dan dijadikan dasar intervensi nyata, bukan sekadar bahan rapat dan presentasi.
“Rakyat tidak butuh data yang rapi. Rakyat butuh beras murah di pasar. Kalau itu tidak bisa dijamin, semua klaim swasembada hanyalah ilusi,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co).
