Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Kematian tragis YBR, seorang siswa sekolah dasar di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi tamparan keras bagi wajah pendidikan nasional.
Anak tersebut diduga mengakhiri hidupnya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan sekolah paling dasar—buku dan pulpen—sebagaimana tersirat dalam secarik kertas tulisan tangan yang ditemukan aparat kepolisian.
Peristiwa memilukan ini memicu kecaman luas. Ketua Komite III DPD Filep Wamafma, menilai kejadian tersebut sebagai bukti nyata kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya di sektor pendidikan.
Baca Juga : Komplotan Bandit Meresahkan Ditangkap Reskrim Polsek Percutseituan
“Ini bukan sekadar tragedi keluarga, ini adalah tragedi negara. Seorang anak kehilangan nyawa hanya karena buku dan pulpen. Jika ini terjadi, maka negara telah absen,” tegas Filep, Kamis (5/2/2026).
Menurutnya, peristiwa ini mencederai rasa keadilan dan mencoreng martabat dunia pendidikan Indonesia. Pendidikan yang seharusnya membahagiakan justru berubah menjadi tekanan hidup bagi anak-anak dari keluarga miskin.
“Pendidikan kita seharusnya membangun harapan, bukan menghancurkannya. Sangat ironis dan menyakitkan ketika kebutuhan sekolah paling mendasar pun tak mampu dijamin negara,” ujarnya keras.
Baca Juga : Pakar: NasDem Tak Begitu Semangat Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 di Senayan
Filep menegaskan, tanggung jawab pendidikan tidak bisa dibebankan semata kepada guru atau sekolah. Pemerintah daerah hingga tingkat paling bawah, termasuk desa dan RT, dinilai lalai membaca realitas sosial masyarakatnya sendiri.
“Jika hanya karena tidak sanggup membeli alat tulis seorang anak memilih mengakhiri hidupnya, maka pertanyaan besarnya: di mana pemerintah daerah? Di mana kehadiran negara selama ini?” tandasnya.
Lebih jauh, Senator asal Papua Barat itu mempertanyakan efektivitas pengelolaan anggaran pendidikan yang setiap tahun mencapai minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Ia menilai alokasi besar tersebut tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan.
Baca Juga : Wanita Muda Asal Medan Tewas OD di Sidikalang, DPRD Sumut Desak Tutup dan Periksa Pemilik Cafe Star Light
“Untuk apa anggaran pendidikan 20 persen jika anak-anak masih tak punya buku? Apa arti program Makan Bergizi Gratis jika perlengkapan sekolah saja menjadi beban mematikan bagi keluarga miskin?” katanya.
Filep mengakui Presiden Prabowo Subianto telah menggulirkan sejumlah kebijakan strategis di bidang pendidikan, termasuk MBG.
Namun ia mengingatkan, keberhasilan kebijakan tidak diukur dari besarnya anggaran atau program populis, melainkan dari terpenuhinya kebutuhan dasar setiap anak tanpa kecuali.
Baca Juga : KPK Panggil Petinggi Perusahaan Logistik Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bansos Beras
“Kasus ini mencoreng wibawa negara. Ini alarm keras bahwa ada pemerintah daerah yang tidak menjalankan amanat undang-undang. Evaluasi dan sanksi tegas harus dijatuhkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti persoalan klasik mahalnya biaya pendidikan dan buruknya akurasi data penerima bantuan. Menurutnya, kelalaian dalam pendataan telah membuat program bantuan salah sasaran dan meninggalkan anak-anak paling rentan.
“Jika data kependudukan dan pendidikan dikelola dengan benar, tragedi seperti ini seharusnya bisa dicegah. Tidak boleh ada lagi anak menjadi korban hanya karena buku dan pulpen,” katanya.
Baca Juga : Pengamat: Sumut Berpotensi Deflasi Jika Mampu Tekan Harga Komoditas
Sebagai Ketua Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan, Filep secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah daerah setempat yang dinilai minim langkah konkret dalam menjamin hak dasar pendidikan anak.
“Kami mendukung kebijakan pemerintah pusat, tetapi pembiaran di daerah adalah pengkhianatan terhadap masa depan anak bangsa. Tidak boleh ada lagi air mata, penderitaan, apalagi kematian dalam dunia pendidikan,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co).
