Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sudah bekerja selama 100 hari pada 21 Januari 2025. Ini merupakan momentum yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja jajaran pembantunya.
Baca Juga: Diduga Oknum Anggota Polsek Lingga Bayu Aniaya Pengepul Kelapa Sawit
Pakar komunikasi politik, Hendri Satrio mengatakan, bila dikaitkan 100 hari kerja pemerintahan Prabowo dengan beberapa menteri belakangan ini viral di medsos, maka hal itu bisa saja akan terjadi reshuffe kabinet.
“Reshufflenya mau kapan, tebakan saya masih sama habis lebaran (Maret-April 2025),” kata Hensat sapaan akrabnya, Jumat (24/1/2025).
Menurut Hensat, Prabowo butuh catatan atau alasan yang layak untuk melakukan reshuffle menteri di kabinet Merah Putih yang dipimpinnya.
Di satu sisi, lanjutnya, menteri yang merupakan jabatan politik, dimana menteri yang beradi di kabinet Merah Putih, tidak murni orang-orang dekat atau yang diinginkan Prabowo.
“Makanya mungkin, hati-hati kalau ada beberapa menteri-menteri kemudian mendadak viral, wahai para menteri, jangan-jangan anda adalah target reshuffle,” ungkapnya.
Apabila menteri viral tersebut di reshuffle Prabowo, kata Hensat, hal itu merupakan hal yang wajar. Pasalnya, sebelum menjadi menteri, mereka sudah terbiasa dan sudah lebih lama menjadi rakyat biasa.
“Jadi anggap saja kemarin ini ikut-ikut nyoba-nyoba jabatan,” kata pendiri lembaga survei KedaiKopi ini.
Sebab itu, Hensat menandaskan waktunya para menteri menunjukan loyalitas dan kesetiaannya kepada Prabowo. Salah satunya, kata Hensat, ikut mendanai program Makan Bergizi Gratis, yang anggarannya sebesar Rp 71 Triliun hanya cukup hingga Juni mendatang. Sementara anggaran yang dibutuhkan hingga Desember 2025 sebesar Rp420 Triliun.
Pasalnya, tambah Hensat, program tersebut juga yang membuat para menteri duduk di kabinet pemerintahan Prabowo saat ini. Sebab, program itu menjadi “jualan” Prabowo pada masyarakat saat kampanye Pilpres 2024 lalu
Kewenangan Presiden
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberikan pernyataan tegas bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden. "Itu kewenangan sepenuhnya ada pada presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu," ungkap Muzani.
Baca Juga: Platform Digital S.id Tembus 1,5 Juta Pengguna
Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah terkait kemungkinan perombakan kabinet. Namun, Gerindra memastikan bahwa setiap langkah yang diambil Presiden Prabowo akan dipertimbangkan dengan matang. "Presiden akan mengambil keputusan terbaik untuk penyempurnaan pemerintahan," tegas Muzani.
(cw1/nusantaraterkini.co)
