Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, PADANGSIDIMPUAN - Sejumlah awak media Kota Padangsidimpuan yang tergabung dalam Mata Pena Indonesia menggelar aksi unjuk rasa, di depan Pendopo Kantor Walikota Padangsidimpuan, Senin (16/6/2025)
Dalam orasinya para awak media menilai, bahwa Kadis Kominfo tidak bekerja dengan baik dan kurang transparan dalam pengelolaan anggaran.
Baca Juga : Dinilai Rusak Moral, Warga Srengseh Sawah Kepung Hotel Kartika One
Para awak media ini kemudian diterima oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesra dan Hukum, Rahmad Marzuki Nasution, Kasatpol PP Zulkifli Lubis dan Kadis Kominfo Nurcahyo.
Baca Juga : Aliansi Pemuda- Mahasiswa Binjai Protes Pengangkatan Kadis PUPR
Menanggapi tuntutan, Nurcahyo menyatakan bahwa, penghapusan anggaran pembinaan dan kliping menjadi temuan BPK dan telah dipotong oleh DPRD Padangsidimpuan.
"Kliping berita menjadi temuan BPK dan anggarannya sudah dipotong oleh DPRD," ujarnya.
Sementara dalam pernyataan sikapnya, Mata Pena Indonesia menuntut transparansi anggaran Dinas Kominfo Kota Padangsidimpuan, khususnya terkait pembinaan, peliputan, biaya iklan dan kliping berita.
Baca Juga : Unjuk Rasa Mahasiswa Minta Robohkan Diskotek Blue Night di DPRD Langkat Nyaris Ricuh
Aksi tersebut berlanjut ke Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan dan diterima Wakil Ketua I Taty Ariani Tambunan, didampingi Ketua Komisi II DPRD, Dewi Portuna, dan Anggota komisi II Andi Umalo.
Senada, Taty Ariani Tambunan, Andi Umalo dan Dewi Fortuna menegaskan, bahwa pemotongan yang dimaksud tidak ada dan hanya melakukan pengawasan.
Baca Juga : Oknum Ketua KPAI Sibolga-Tapteng Kabur Saat Diwawancarai Terkait Dugaan Penganiayaan di Polsek Pandan
"Pemotongan atau pemangkasan yang dimaksud tidak ada. Kita komisi II akan memanggil Dinas Kominfo untuk klarifikasi dan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menyelesaikan masalah ini," ucap Taty Ariani.
Baca Juga : Pererat Silaturahmi, Polres Binjai Buka Puasa Bersama Jurnalis
Diketahui, RDP tersebut direncanakan dalam pekan ini untuk menyelesaikan permasalahan ini, melalui jalur yang resmi dan transparan.
(Sg/nusantaraterkini.co)
