Tiongkok Seret Jepang Soal Sengketa Taiwan  ke Markas Besar PBB

Nusantaraterkini.co,​BEIJING-Ketegangan diplomatik antara Tiongkok dan Jepang mencapai titik didih baru setelah Beijing secara resmi menyeret perselisihan yang berpusat pada Taiwan ke hadapan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres.

 Langkah ini menunjukkan eskalasi serius dari Tiongkok, yang menuduh Tokyo secara implisit mengancam intervensi militer dan menegaskan haknya untuk melakukan pembelaan diri.
​

Baca Juga : PM Takaichi Tegaskan Tolak Tarik Pernyataan Taiwan, Hadapi Tekanan Diplomatik Tiongkok ​
Dalam surat bertanggal 21 November 2025 yang ditujukan kepada Guterres, Fu Cong, Duta Besar Tiongkok untuk PBB, melayangkan protes keras terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Jepang yang baru menjabat, Sanae Takaichi. Tiongkok menilai komentar Takaichi merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip kedaulatan.

Secara spesifik, Fu menyoroti bahwa serangan yang mungkin dilakukan Tiongkok terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Jepang, sebuah interpretasi yang dianggap Beijing sebagai provokasi.

​Dubes Fu Cong memberikan peringatan keras melalui surat tersebut. "Jika Jepang berani mencoba melakukan intervensi bersenjata dalam situasi lintas selat, itu akan menjadi tindakan agresi," tulis Fu, sebagaimana dilansir RMOL, Minggu (23/11/2025).

Ia juga menambahkan penegasan yang tidak kalah tajam. "Tiongkok akan secara tegas menggunakan hak untuk membela diri dan mempertahankan kedaulatan serta integritas wilayah," tegasnya.

​Pernyataan yang memicu geger diplomatik ini diucapkan oleh PM Takaichi bulan lalu, di mana ia menyatakan bahwa potensi serangan Tiongkok ke Taiwan—pulau yang hanya berjarak sekitar 100 kilometer dari wilayah Jepang—dapat diklasifikasikan sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.  Status tersebut, jika dipenuhi secara konstitusional akan memungkinkan Tokyo mengerahkan Pasukan Bela Diri untuk ikut campur.

Baca Juga : Taiwan Interogasi 2 Orang Gold Apollo buntut Ledakan Pager Hizbullah
Beijing menganggap pandangan ini sebagai penyimpangan signifikan dari kebijakan "ambigu strategis" yang selama ini dianut oleh Jepang dan Amerika Serikat terkait nasib Taiwan.
​
Merasa disudutkan, Kementerian Luar Negeri Jepang segera memberikan tanggapan. Mereka menyebut tuduhan Tiongkok yang dilayangkan ke PBB tersebut sebagai klaim yang "sepenuhnya tidak dapat diterima".

Pemerintah Jepang menegaskan bahwa meskipun mereka tetap waspada terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional, komitmen Tokyo terhadap perdamaian tidak akan goyah. "Kami mengetahui surat tersebut. Komitmen Jepang terhadap perdamaian tetap kuat,” demikian pernyataan resmi kementerian.

​Konflik diplomatik mengenai Sengketa Taiwan Tiongkok Jepang PBB ini telah mulai merembet ke sektor lain, termasuk ekonomi dan budaya, dengan sejumlah konser musisi Jepang di Tiongkok dibatalkan dan tudingan Beijing bahwa pernyataan Takaichi merusak kerja sama perdagangan bilateral.

Tiongkok juga berulang kali mengangkat kembali isu sejarah Perang Dunia II, bersikeras bahwa deklarasi pascaperang seperti Cairo dan Potsdam menjadi dasar klaim kedaulatannya atas Taiwan karena mengamanatkan pengembalian wilayah yang diduduki Jepang. Namun, banyak pihak internasional memandang dokumen-dokumen tersebut lebih sebagai pernyataan politik ketimbang perjanjian hukum yang mengikat. Di sisi lain, Taiwan secara konsisten menolak klaim kedaulatan Tiongkok, bersikeras bahwa masa depan pulau tersebut adalah hak eksklusif rakyatnya.

(*/Nusantaraterkini.co)