Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Peneliti Akbar Tandjung Institute, Tardjo Ragil menyoroti ketegasan Presiden Prabowo Subianto terhadap pemberantasan antikorupsi yang belum lama ini disuarakannya baik dalam pidato pertama sebagai Presiden maupun disela-sela rapat kabinet bersama menteri.
“Penekanan Prabowo menyangkut nilai antikorupsi yang diulang dalam berbagai kesempatan itu, secara simbolik hendak memberikan pesan moral penting,” ungkapnya, Rabu (30/10/2024).
Baca Juga : Prabowo di Rakornas 2026: Indonesia Harus Waspada Hadapi Gejolak Dunia dan Perang Dunia III
Di sisi lain, Prabowo juga menekankan agar para jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih tidak menyalahgunakan wewenang akibat adanya power yang mereka miliki.
Baca Juga : Rakornas 2026: Presiden Prabowo Tegaskan Pentingnya Persatuan Birokrasi dari Pusat hingga Desa
“Khususnya, kepada para penyelenggara negara dalam posisinya sebagai abdi rakyat, agar tidak menyalahgunakan jabatan (abuse of power) yang telah diamanahkan,” lanjutnya.
Tardjo melihat bahwa ketegasan Prabowo terhadap antikorupsi juga berpengaruh dari latar belakang keluarga besar Prabowo yang terpandang, intelektual dan menjaga integritas.
Baca Juga : KPK Lepas Lima Penyidik Terbaik Jadi Kapolres, Budi Prasetyo: Bawa Semangat Antikorupsi ke Daerah
Menurutnya, Prabowo memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan legasi sang Kakek Margono Djojohadikusumo merupakan seorang ekonom dan Direktur Bank Indonesia pertama, dan sang ayah Sumitro Djojohadikusumo, seorang intelektual, ekonom, sekaligus politisi yang dikenal integritas dan rekam jejak prestasinya.
Baca Juga : Kemenbud Luncurkan SAMAN: Strategi Digital Baru Memutus Rantai Korupsi di Sektor Budaya
“Sebagai seorang presiden yang lahir dari garis keturunan dengan menyandang nama besar, Prabowo seolah ingin menjaga martabat dan kehormatan keluarga besarnya,” kata Ragil.
Ragil juga memaknai ketegasan Prabowo dalam pembekalan anti korupsi kepada para Menteri dan Wakil Menteri jajaran Kabinet Merah Putih itu untuk mewanti-wanti agar menjaga integritas dan bekerja dengan penuh tanggung jawab kepada rakyat dan bangsa.
Baca Juga : Gelar Retret Kedua, Komisi II: Momen Presiden Evaluasi Kinerja dan Penguatan Soliditas Kabinet
“Boleh jadi, penekanan soal antikorupsi yang ditegaskan berulang itu, adalah bentuk kesungguhan Prabowo untuk melanjutkan legasi yang telah diwariskan oleh kakek dan ayahnya,” lanjutnya.
Baca Juga : Seskab Teddy Sebut Prabowo Kumpulkan Menteri di Hambalang, Fokus Bahas Huntara Korban Bencana
Hal itu tentu bukan tanpa sebab, Prabowo sangat menginginkan jajaran Menteri dan Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih ini agar lebih mengedepankan prestasi.
“Untuk memastikan pemerintahan yang dipimpin berhasil, Ia (Prabowo) tak segan mewanti-wanti jajaran kabinetnya untuk menjaga integritas dan mengedepankan prestasi,” tulis Ragil.
KPK Harus jadi Lembaga Independen
Sedangkan Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi yang masih menjadi permasalahan bangsa saat ini.
Menurutnya, komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan integritas yang tinggi dan juga konsistensi.
“Pidato presiden Prabowo harus dijadikan landasan pemberantasan korupsi dan kolusi yang masih menjadi permasalahan bangsa, harus dilakukan dengan integritas yang tinggi dan juga konsistensi,” kata Sartono.
Sartono mengatakan, untuk mewujudkan komitmen soal pemberantasan korupsi dan kolusi Presiden Prabowo diperlukannya juga mengembalikan KPK menjadi lembaga independen.
Caranya, ialah dengan mengembalikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disahkan.
Sekedar informasi, karena revisi UU itu, kini status KPK tak lagi independen melainkan berada di bawah rumpun eksekutif dan status pegawainya yang beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sartono juga mendorong agar rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dapat segera disahkan sebagai Undang-Undang. Baginya, RUU tersebut penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan kolusi yangs sesuai semangat serta komitmen Presiden Prabowo Subianto.
Tak hanya itu, Politikus senior Partai Demokrat ini berharap agar ke depan peran seperti Jaksa Agung, Kapolri, Badan Pengawasan Keuangan, Pembangunan (BPKP) dan BIN, fokus pad penyelewengan dan korupsi demi mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto.
“Ke depan Jaksa Agung, Kapolri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BIN, fokus pada judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewangan dan korupsi untuk memberikan ancaman hukuman berat,” tegas Sartono.
Sartono yakin bila aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Agung, Kapolri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BIN fokus ke hal tersebut akan mampu menyelesaikan fundamental permasalahan bangsa.
“Karena ini hal fundamental yang menjadi permasalahan bangsa,” pungkas Sartono.
Diketahui, dalam pidatonya usai Pengucapan Sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, Prabowo menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dan kolusi.
Menurut Prabowo, hal tersebut masih menjadi permasalahan bangsa. Prabowo mengakui, kebocoran anggaran dan penyelewengan harus diatasi dengan keberanian dan transparansi.
“Marilah kita berani mawas diri, marilah kita berani menatap wajah kita sendiri dan mari kita berani memperbaiki diri kita sendiri, marilah kita berani mengoreksi kita sendiri. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita,” ucap Presiden Prabowo.
Dan beberapa kesempatan Prabowo mengingatkan tentang antikorupsi, termasuk saat mengatakan bahwa ikan busuk berawal dari kepalanya yang kembali diulangnya saat menyampaikan pengarahan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada 25-27 Oktober lalu.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
