Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Lucy Kurniasari mengingatkan sejumlah persoalan yang muncul di lapangan dan masih perlu segera dicarikan solusinya terkait dengan ragam permasalahan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini terjadi.
Pertama, laporan ribuan siswa di berbagai daerah mengalami keracunan makanan.
"Dugaan keracunan dipicu masalah kebersihan dan higienitas makanan yang buruk, serta kualitas makanan yang tidak layak konsumsi," ujarnya, Jumat (19/9/2025).
Baca Juga : Marak Keracunan, BGN Diminta Kurangi Jumlah Penerima MBG di Tiap SPPG
Kedua, masih ditemukan menu yang disediakan tidak sesuai standar, dengan kandungan protein dan vitamin yang rendah. Ketiga, menu MBG tidak selalu mengutamakan bahan segar, malah menggunakan pangan ultra-proses yang tinggi gula, lemak, dan garam, yang dapat memicu obesitas dan penyakit tidak menular lainnya.
"Keempat, kualitas makanan diragukan, termasuk kurangnya keragaman menu," ujar politikus Partai Demokrat ini.
Kelima, wadah makanan yang berbeda-beda standar, dari yang stainless steel hingga plastik tipis yang mengandung bahan kimia berbahaya.Keenam, proses rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dinilai tidak transparan, dengan masalah seperti hilangnya nama peserta setelah lulus.
"Ketujuh, proses pengadaan dapur MBG belum sepenuhnya transparan. Akibatnya, banyak peserta yang mengajukan pengadaan dapur MBG kecewa," tambahnya.
Selain itu, Anggaran Makan Bergizi Gratis untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 355 triliun. Pagu tersebut merupakan terbesar kedua setelah anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun.
Baca Juga : BPS Sebut Program MBG Salah Satu Penyebab Inflasi di Sumut
Untuk itu, ia mengingatkan belum transparannya pengadaan dapur MBG dikhawatirkan menjadi pintu masuk terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Oleh karenanya ia menekankan pelaksanaan program MBG masih perlu pembenahan. Salah satunya, manajemen dapur MBG sebaiknya distandarkan, termasuk gizi, keragaman menu, dan kebersihannya.
"Kemudian, manajemen distribusi juga sebaiknya distandarkan, agar pengiriman MBG tepat waktu dengan standar kebersihan yang sama," tegas Legislator dapil Jatim ini.
Terakhir, pengadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) haruslah transparan dan berkeadilan. Dengan begitu peluang terjadinya KKN dapat ditiadakan.
"Hal ini diperlukan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat terwujud secara efisien dan efektif serta bermanfaat bagi anak bangsa," tandasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
