Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Marak Keracunan, BGN Diminta Kurangi Jumlah Penerima MBG di Tiap SPPG

Masifnya insiden keracunan MBG menunjukkan ada hal penting yang harus dievaluasi

Bagikan:
Ilustrasi anak menerima program MBG. (Foto: dok istimewa)
Ilustrasi anak menerima program MBG. (Foto: dok istimewa)
A A

, JAKARTA - Kasus keracunan makanan siswa sekolah yang diduga akibat mengkonsumsi (MBG) telah terjadi kembali sejak awal 2025 di berbagai daerah.

Insiden ini menimbulkan tanda tanya besar soal pengawasan, distribusi, hingga standar kebersihan makanan dalam program tersebut.

Orang tua, guru, hingga masyarakat luas mulai mempertanyakan efektivitas pelaksanaan MBG yang semestinya memberi manfaat, bukan petaka.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah () Republik Indonesia (RI) Sultan Bachtiar Najamudin meminta sebagai penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengurangi jumlah penerima MBG pada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ().

Pasalnya, beberapa hari waktu terjadi sejumlah insiden keracunan makanan MBG di beberapa wilayah, termasuk Bengkulu, Garut, lamongan hingga Bau Bau, Banggai Kepulauan dan kota Kupang.

Baca Juga : BPS Sebut Program MBG Salah Satu Penyebab Inflasi di Sumut

Menurutnya, masifnya insiden keracunan MBG menunjukkan ada hal penting yang harus dievaluasi. Salah satunya adalah jumlah penerima yang terlalu banyak mencapai 3000 orang pada setiap , sehingga banyak mempengaruhi proses pengolahan bahan Pangan dan kualitas menu MBG.

"DPD RI secara kelembagaan mendukung penuh yang merupakan cara pemerintah meningkat kualitas SDM Indonesia. Harus kita akui, secara ekonomi program yang penting ini memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi daerah," ujarnya, Jumat (19/9/2025).

RI secara kelembagaan menyampaikan apresiasi kepada BGN yang terus berupaya keras memperluas jangkauan penerima manfaat MBG hingga ke daerah terjauh dan terluar. DPD mendukung penuh program prioritas pemerintah yang bertujuan luhur ini.

"Sehingga mustahil rasanya jika program yang menyasar puluhan juta penerima dalam sehari terhindar dari insiden-insiden normal seperti yang terjadi akhir-akhir ini," ungkapnya.

Meski demikian, Sultan menyampaikan beberapa insiden keracunan makanan yang muncul dalam realisasi perlu dikaji dan dievaluasi bersama. Ini merupakan bentuk kepedulian semua pihak terhadap program pemerintah.

Baca Juga : SPPG Diusulkan Beri Santunan ke Korban Keracunan MBG

"Insiden keracunan makanan dapat menyebabkan anak-anak dan orang tua trauma untuk kembali mengkonsumsi MBG. Kita tidak ingin program presiden yang baik ini disalahpahami dan justru menyebabkan persoalan sosial baru di daerah," tegasnya.

Oleh karena itu, ia mengatakan BGN perlu berkolaborasi dengan BPOM untuk membekali setiap SPPG, dengan satu karyawan yang memiliki kemampuan dalam pemeriksaan mutu pangan dan makanan. Selain itu, Sultan juga mendorong peran serta semua pihak terkait di daerah, seperti Pemda, kepolisian dan masyarakat dalam mengawasi dan mendukung realisasi program MBG.

"Perlu diterapkan total quality management pada setiap SPPG dengan pendekatan best manufacturing practice. Karena pada prinsipnya, bahan dan proses pengolahan Pangan dapat berpengaruh ganda terhadap kesehatan jasmani, sebagai sumber energy dan gizi atau justru sebaiknya," tutupnya.

Senada, Anggota Komisi IX DPR Nurhadi kejadian yang berulang-ulang menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan. 

Baca Juga : Ompreng MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Anggota Komisi IX: Berpotensi Merusak Kepercayaan Publik

"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," katanya.

Nurhadi menuturkan, kejadi keracunan seusai menyantap MBG yang terjadi secara terus menerus justru menyebabkan gangguan kesehatan, dan menjadi alarm keras bagi semua pihak, terutama (BGN) dan seluruh instansi terkait. 

Apalagi, imbuhnya, kejadian itubukan yang pertama. Untuk itu, perlu evaluasi menyeluruh, baik dari sisi penyediaan bahan baku, distribusi, hingga pengawasan keamanan pangan.

Nurhadi menegaskan, sebagai mitra kerja BGN, Komisi IX DPR akan segera meminta penjelasan resmi dari pihak terkait. 

"Kami akan dorong agar ada audit menyeluruh terhadap vendor penyedia MBG di berbagai daerah, termasuk penguatan standar higiene dan sanitasi pangan. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur, maka harus ada sanksi tegas dan transparan," tegasnya.

Bangun SIstem Keamanan 

Pengamat Kesehatan Masyarakat dari Universitas Griffith Australia, dr Dicky Budiman mengatakan, pemerintah perlu membangun sistem keamanan pangan nasional yang ketat agar keracunan makanan tidak terulang dalam program /tag/makan-bergizi-gratis" class="article-tag-link" rel="tag">Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, setiap dapur, vendor, dan penyedia makanan wajib menerapkan standar Good Manufacturing Practice (GMP) atau Praktik Manufaktur yang Baik dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan yang diawasi ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, dan Dinas Kesehatan.

Baca Juga : Usai Santap Menu MBG, 283 Murid PAUD-SMP di Bengkulu Diduga Keracunan

"Hanya penyedia makanan yang telah bersertifikat resmi keamanan pangan yang dapat bergabung dalam program ini," katanya.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) melanjutkan, semua pihak yang terlibat dalam pengolahan makanan wajib mengikuti pelatihan rutin tentang higiene dan sanitasi pangan.

Menurutnya, pemerintah juga harus melakukan audit rutin dan inspeksi mendadak ke seluruh rantai penyediaan makanan, disertai dengan sistem pelaporan terbuka kepada publik.

"Penting untuk membangun sistem pelaporan cepat di sekolah dan komunitas agar setiap keluhan terkait makanan bisa terdeteksi dan ditindaklanjuti sejak dini. Setiap daerah penerima manfaat program MBG juga harus memiliki tim respons cepat untuk menangani insiden keracunan makanan," ujarnya.

Dia berpendapat, transparansi program MBG juga harus menjadi fondasi utama untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitasnya.

Baca Juga : Wapres Gibran Ajak Warga Deliserdang Manfaatkan Program MBG, CKG hingga Sekolah Rakyat

"Pemerintah perlu melakukan pemetaan penerima manfaat secara presisi dengan menggunakan data dari Dapodik, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), e-KTP, serta hasil verifikasi lapangan. Hanya anak-anak dari keluarga rentan yang berhak menerima manfaat program ini," katanya.

Dicky menegaskan, pemerintah harus mempublikasikan laporan pelaksanaan MBG secara berkala, minimal setiap tiga bulan.

"Audit independen tahunan oleh lembaga eksternal juga perlu dilakukan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana dan efektivitas pelaksanaan. Di samping itu, harus tersedia sistem pengaduan berbasis aplikasi, hotline, dan posko manual yang mudah diakses masyarakat," katanya.

(cw1/nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru