DPR Soroti Kelalaian SPPG, Makanan Busuk dan Keracunan Anak Jadi Bukti Gagalnya Pengawasan
DPR menyoroti kelalaian SPPG dalam Program Makan Bergizi Gratis setelah temuan makanan busuk dan kasus keracunan anak.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai program unggulan Presiden Prabowo justru tercoreng oleh serangkaian temuan memprihatinkan. Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, melontarkan kritik keras terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai lalai menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan. Temuan makanan busuk di Lampung serta insiden keracunan massal di Mojokerto, Jawa Timur, menjadi bukti nyata buruknya tata kelola di lapangan.
“Ini bukan sekadar kelalaian teknis, ini menyangkut keselamatan anak-anak. Sangat ironis ketika program yang bertujuan memperbaiki gizi justru mengancam kesehatan. Kejadian ini menandakan kegagalan serius dalam pengawasan dan pelaksanaan MBG,” tegas Neng Eem, Sabtu (17/1/2026).
Baca Juga : BGN Catat 211 Kasus Keracunan MBG
Ia menilai SPPG masih bekerja dengan pola lama, seolah tidak belajar dari risiko nyata di lapangan. Padahal, kondisi musim hujan secara signifikan mempercepat pembusukan bahan pangan. Menurutnya, penggunaan SOP normal tanpa penyesuaian terhadap cuaca ekstrem adalah bentuk kecerobohan yang tidak bisa ditoleransi.
Neng Eem menegaskan bahwa potensi kontaminasi bisa terjadi di seluruh rantai distribusi, mulai dari pemilihan bahan baku yang tidak selektif, proses pengolahan yang abai standar higienitas, penyimpanan yang tidak sesuai suhu, hingga distribusi ke sekolah-sekolah yang tidak terkontrol.
Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, ia menuntut pemerintah segera mengambil langkah tegas dan konkret. Pertama, lakukan pemeriksaan super ketat terhadap kualitas dan kesegaran bahan pangan sebelum diolah. Kedua, terapkan standar penyimpanan yang disiplin, termasuk pengaturan suhu dan waktu distribusi. Ketiga, pastikan seluruh fasilitas dapur MBG benar-benar higienis, dengan peralatan layak dan akses air bersih yang memadai.
“Dan yang paling krusial, kapasitas petugas SPPG wajib ditingkatkan. Mereka adalah garda terdepan penentu kualitas MBG. Jika petugasnya tidak kompeten, maka program sebesar apa pun akan gagal,” ujarnya dengan nada keras.
Neng Eem mengingatkan, pembiaran terhadap masalah ini hanya akan memperbesar dampak negatif. Selain mengancam kesehatan anak-anak, kegagalan berulang akan menghancurkan kepercayaan publik terhadap program MBG.
Baca Juga : Kondisi 95 Siswa Keracunan MBG di Toba Telah Pulih, Pemerintah Masih Uji Sampel Muntahan dan Menu Makanan
“Jika kepercayaan masyarakat runtuh, tujuan besar meningkatkan kualitas gizi anak bangsa akan tinggal slogan. Komisi IX tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal, bahkan mengevaluasi secara ketat, agar MBG benar-benar aman, layak, dan tidak mencelakakan,” pungkasnya.
(Cw1/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SUMUTSiap-siap Liburan! Tiket Kereta Api Nataru di Sumut Resmi Dijual hingga 1 Januari 2027
Rozie Winata·8 menit yang lalu -
INTERNASIONALPrabowo Dorong Kerja Sama ASEAN-India Atasi Krisis Kesehatan dan Bencana
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
EKONOMIKejar Target Rp90 Triliun, Izin Usaha di Kaltim Tak Bisa Lagi Menggantung
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKekerasan Seksual, Restitusi Kasus Eks Plt Kepsek Balikpapan Dinilai Tak Sebanding
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDidakwa Selundupkan 1.190 Pil Ekstasi, WNA Belanda Dituntut Penjara Seumur Hidup
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
NEWSJelang Nataru, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
KOTA MEDANTemui Bobby, Rico Waas Bahas Sinkronisasi Pembangunan Daerah
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
NEWSTersangka Korupsi ATR/BPN Fahd A Rafiq Klaim Beri Dana Rp70 Miliar ke NU
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
SUMUTGubernur Bobby Minta Kabupaten/Kota Percepat Regulasi BRT Mebidang
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
POLITIKPemkab dan DPRD Pasaman Sepakati Ranperda Perangkat Daerah
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
